KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Kekuatan Hukum Perikatan Jual Beli dengan Sistem Purchase Order (PO)

Share
Perdata

Kekuatan Hukum Perikatan Jual Beli dengan Sistem Purchase Order (PO)

Kekuatan Hukum Perikatan Jual Beli dengan Sistem <i>Purchase Order</i> (PO)
Erizka Permatasari, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Kekuatan Hukum Perikatan Jual Beli dengan Sistem <i>Purchase Order</i> (PO)

PERTANYAAN

Bagaimana sebenarnya kekuatan suatu perikatan yang dilaksanakan dengan sistem Purchase Order (PO) tanpa ada suatu perjanjian tertulis lainnya yang biasanya mencantumkan hak & kewajiban dengan jelas? Misalnya, pembelian bibit tanaman. Namun bibit yang di-supply tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang disebutkan dalam PO. Apakah PO tersebut kuat dijadikan sebagai dasar dalam menggugat nantinya?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Purchase Order (“PO”) adalah dokumen yang berisi permintaan kepada penjual untuk menyediakan stok barang/jasa, disertai rincian keterangan di antaranya harga yang harus dibayar, metode, dan tanggal pembayaran.

    PO yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan, sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak.

    Sehingga, jika para pihak membubuhkan tanda tangan pada dokumen asli PO, maka PO tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian, yang mengakibatkan para pihak terikat dengan ketentuan yang tercantum di dalam PO, termasuk dalam hal ini kewajiban penjual mengirimkan barang sesuai spesifikasi atau kualitas yang tercantum dalam PO.

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    Purchase Order

    KLINIK TERKAIT

    Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

    Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

    Cambridge English Dictionary mendefinisikan purchase order (“PO”) sebagai:

    A document that asks a company to supply goods or services, and that gives details such as the price to be paid and the method and date of payment.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Jika diterjemahkan secara bebas, PO adalah dokumen yang berisi permintaan kepada penjual untuk menyediakan stok barang/jasa, yang di dalam dokumen itu disertai rincian keterangan, di antaranya harga yang harus dibayar, metode, dan tanggal pembayaran.

    Selain hal yang diterangkan di atas, biasanya PO juga memuat nomor PO, jenis dan kuantitas barang yang dipesan, serta alamat pengiriman. Selain itu, dalam praktik, para pihak (penjual dan pembeli) juga diminta untuk membubuhkan tanda tangan pada dokumen PO.

     

    Kekuatan Hukum Mengikat Purchase Order

    Mengenai kekuatan hukum mengikat purchase order, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 tertanggal memiliki 23 September 2004 menyebutkan kaidah hukum (hal. 105):

    Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-undang yang mengikat kedua belah pihak.

    Sedangkan dalam artikel Apakah Purchase Order (PO) Bisa Dianggap Sebagai Perjanjian?, Hikmahanto Juwana menerangkan bahwa PO bisa saja dianggap sebagai perjanjian, karena pada umumnya akan ada “perjanjian payung” yang mengatur terms and condition (syarat dan ketentuan) dari setiap PO, dan dapat merujuk pada general terms (ketentuan umum) dalam perjanjian payung.

    Masih dari sumber yang sama, Timur Sukirno menerangkan dalam praktiknya, jual beli yang menggunakan PO dan invoice, para pihak jangan sampai lupa membubuhkan tanda tangan pada dokumen aslinya.

    Sehingga menjawab pertanyaan Anda, jika dokumen PO telah ditandatangani para pihak, maka menurut hemat kami, PO memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para para pihak.

    Konsekuensinya, muncul kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, di mana pembeli wajib membayar harga sesuai yang tertera dalam PO pada waktu dan metode yang telah disepakati, dan penjual wajib mengirimkan barang sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan spesifikasi pada waktu dan metode yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam  Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).

    Jika Barang yang Dikirimkan Tak Sesuai dengan PO

    Selanjutnya, dalam pertanyaan, Anda menerangkan bahwa bibit yang dikirimkan oleh penjual tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang disepakati dalam PO.

    Jika merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), Anda selaku konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.[1] Dalam hal barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, Anda juga berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian.[2]

    Di sisi lain, si penjual wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dalam hal barang yang diterima/dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[3]

    Jadi, pada dasarnya Anda berhak untuk meminta kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kepada si penjual karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera di PO. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kami menyarankan sebaiknya Anda membicarakan secara baik-baik dengan penjual untuk mencari solusi terbaik.

    Tapi jika tidak mencapai kesepakatan solusi, Anda bisa menggugat penjual melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (di luar pengadilan) atau melalui jalur peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, yakni Pengadilan Negeri.[4]

    Baca juga: Cara Ajukan Keberatan Atas Putusan BPSK yang Final dan Mengikat

     

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

     

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

     

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

     

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002.

     

    Referensi:

    Cambridge English Dictionary, diakses pada Kamis, 26 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB.


    [1] Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)

    [2] Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen

    [3] Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen

    [4] Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen

    Tags

    perlindungan konsumen
    bpsk

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

    3 Agu 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!