Bisnis

Mengenal Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Penyilangan

Mengenal Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Penyilangan

Pertanyaan

Saya seorang petani yang seringkali melakukan penyilangan tanaman dan menjual secara kecil-kecilan di desa kami. Suatu hari, ada suatu perusahaan yang mendatangi saya karena mengetahui saya menjual bibit jagung hasil penyilangan yang saya gunakan dan jual ke petani lain. Menurut mereka, jenis bibit demikian sudah menjadi kekayaan intelektual milik mereka dan tidak boleh saya usahakan tanpa izin mereka. Apa yang harus saya lakukan? Padahal saya menyilangkan bibit tersebut sendiri (coba-coba) tanpa rujukan apapun dan tidak tahu pula bibit tersebut sudah menjadi kekayaan intelektual milik pihak lain. Bolehkah saya menghentikan penjualan saya, namun masih menggunakan bibit jagung tersebut untuk usaha saya sendiri?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Dalam konteks penyilangan tanaman, maka terdapat Perlindungan Varietas Tanaman (“PVT”), secara singkatnya adalah perlindungan khusus yang diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan.

Untuk itu, si perusahaan yang mendatangi Anda harus dapat memperlihatkan bukti kepemilikan PVT yang diakuinya dalam bentuk sertifikat hak PVT. Di sisi lain, perlu dipahami terkait kekayaan intelektual, saat ini rezim PVT sudah tidak lagi termasuk di dalamnya, walaupun masih berkaitan langsung.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Perlindungan Varietas Tanaman

Dalam kasus ini, Anda menyilangkan bibit tanpa rujukan apapun sehingga tidak tahu jika bibit tersebut sudah menjadi kekayaan intelektual milik pihak lain. Dalam konteks penyilangan tanaman, hal ini berkaitan dengan varietas tanaman, yang artinya:[1]

Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU PVT dijelaskan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:

  1. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
  2. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
  3. penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Oleh karena itu, jika Anda berniat menghentikan penjualan akan tetapi masih menggunakan untuk usaha sendiri harus sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU PVT di atas agar tidak dianggap melakukan pelanggaran.

Sebagai informasi, hak PVT diberikan dalam bentuk sertifikat hak PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan di Berita Resmi PVT.[2]

 

Langkah Hukum

Maka menurut hemat kami, ada 2 hal yang perlu Anda lakukan:

  1. Meminta izin menggunakan melalui lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak PVT[3]; atau
  2. Menjelaskan secara baik-baik kepada perusahaan yang mendatangi Anda bahwa akan menghentikan penjualan dan menggunakan untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak untuk tujuan komersial.

Kemudian perlu dipahami terkait pernyataan Anda mengenai kekayaan intelektual, saat ini rezim PVT sudah tidak lagi termasuk di dalamnya, walaupun masih berkaitan langsung. Adapun ketentuan PVT dapat juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (“UU 22/2019”).

Lebih lanjut, Pasal 25 UU 22/2019 berbunyi:

Pemerolehan Benih Tanaman atau Bibit Hewan bermutu dapat dilakukan melalui kegiatan penemuan dan/atau perakitan Varietas atau galur unggul dan/atau introduksi.

Pemerolehan di atas dilakukan dengan pemuliaan, kegiatan dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur,ras, atau varietas sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya.[4] Namun untuk petani kecil yang melakukannya harus melapor ke pemerintah daerah untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat.[5] Pelaporan ini merupakan penyederhanaan dan kemudahan dalam mekanisme perizinan.[6]

Dengan demikian, selain mengurus lisensi, apabila Anda ingin melakukan usaha pemuliaan tanaman, sebaiknya melapor terlebih dahulu sebagaimana telah dijelaskan di atas.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

[2] Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU PVT

[3] Pasal 1 angka 13 UU PVT

[4] Pasal 26 jo. Pasal 1 angka 6 UU 22/2019

[5] Pasal 27 ayat (3) UU 22/2019

[6] Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU 22/2019