Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Status Hukum Istri dan Anak Hasil Perkawinan Sedarah

Status Hukum Istri dan Anak Hasil Perkawinan Sedarah

PERTANYAAN

Saya ingin menanyakan mengenai kasus inses dalam hukum perkawinan. Masalahnya, jika inses telah terjadi, bagaimana status wanita (istri) tersebut dan lebih jauhnya mengenai anak hasil hubungan tersebut. Bagaimana perwaliannya dan bagaimana dengan warisannya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Dampak Perkawinan Inses Terhadap Status Istri dan Anak yang dibuat oleh Karimatul Ummah, S.H.,M.Hum dan pertama kali dipublikasikan pada 14 September 2020.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Merujuk pada KBBI, perkawinan sedarah atau inses adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama. Adapun untuk menjawab pertanyaan Anda terkait inses, kami akan merujuk pada UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan yang berlaku bagi umat Islam.

    Hukumnya Perkawinan Sedarah atau Inses

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Terkait perkawinan sedarah atau inses, hukum perkawinan di Indonesia melarang adanya perkawinan sedarah atau inses. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan yang menerangkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

    1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
    2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
    3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
    4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
    5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
    6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

    Bagi pemeluk agama Islam, larangan perkawinan sedarah atau inses juga diatur di dalam Pasal 70 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan batal jika dilakukan atanra dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sepersusuan sampai derajat tertentu, yaitu:

    1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
    2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
    3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
    4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

    Terhadap perkawinan sedarah atau inses tersebut, maka perkawinan dinyatakan batal dan menurut Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

    Dalam Pasal 37 PP Perkawinan, ditegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

    Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan perkawinan adalah pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal suami istri, tempat tinggal suami atau tempat tinggal istri.[1]

    Adapun, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:[2]

    1. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
    2. suami atau istri;
    3. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
    4. pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

    Tata cara atau prosedur pengajuan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 38 PP Perkawinan yang menegaskan hal-hal berikut:

    1. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian.
    2. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 s.d. Pasal 36 PP Perkawinan.

    Menurut Karimatul Ummah, S.H.,M.Hum (penulis sebelumnya), dengan adanya pembatalan perkawinan, perkawinan menjadi putus dan istri berstatus janda. Adapun mengenai hak mantan istri akibat putusnya perkawinan ini, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

    Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Inses

    Menurut Karimatul Ummah, S.H.,M.Hum (penulis sebelumnya), apabila dari perkawinan yang batal tersebut terdapat anak yang dilahirkan, maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai anak yang sah. Pasalnya, berdasarkan UU Perkawinan, putusnya perkawinan karena pembatalan tidak berlaku terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

    Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa kebatalan tidak berlaku surut terhadap:

    1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
    2. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
    3. Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

    Dengan demikian, status hukum dan hak anak hasil inses tersebut sama halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan. Perlindungan anak dimaknai sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[3]

    Demikian jawaban kami terkait perkawinan sedarah atau inses sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
    5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

    Referensi:

    Inses, yang diakses pada 22 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.

    [1] Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)

    [2] Pasal 23 UU Perkawinan

    [3] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000