Kami tidak menemukan ada pertanyaan pada poin 1. Sedangkan untuk poin 2, anda tidak memberikan keterangan yang cukup dalam pertanyaan, sehingga kami tidak tahu misalnya artikel yang mana dan kompensasi apakah yang anda maksudkan dalam pertanyaan. Karena itu, kami tidak bisa menjawab pertanyaan di poin 2.

3. Peraturan hukum ketenagakerjaan bersifat memaksa. Namun, ada kalanya peraturan tersebut bersifat minimal, artinya jika perusahaan bisa menyediakan yang lebih baik, maka hal itu diperbolehkan. Contohnya dalam ketentuan Jamsostek. Berdasarkan pasal 6 jo pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek (“UU No. 3/1992”), ada empat program jamsostek, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK) dan jaminan hari tua (JHT) serta jaminan pemeliharaan kesehatan (“JPK”) yang pada prinsipnya bersifat wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerjanya (dalam hubungan kerjanya). Dikecualikan untuk program JPK (bisa opting out) sepanjang perusahaan telah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik dari jaminan pemeliharaan kesehatan dasar (JPK-Dasar) PT Jamsostek Persero (vide pasal 2 ayat [4] PP No. 14/1993).

Karena Anda tidak menjelaskan ketentuan apa dalam kontrak kerja Anda yang bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan, maka kami tidak dapat memberikan opini apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak.

4. Pada pengadilan hubungan industrial, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Menurut pasal 118 HIR, bahwa suatu gugatan dapat dimasukkan oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Hal yang sama juga berlaku untuk pengadilan hubungan industrial. Tidak ada keharusan bahwa para pihak dalam perkara wajib didampingi oleh kuasa hukum.  Jadi, apabila anda nanti maju ke pengadilan hubungan industrial, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat, tidak ada keharusan bagi anda untuk didampingi oleh kuasa hukum.

5. Untuk penggelapan pajak, dapat Anda laporkan ke kepolisian. Hal ini karena penggelapan pajak termasuk dalam tindak pidana menurut pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 3 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yang berbunyi:

a)     tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; atau

b)     tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

c)     menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau

d)     menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaiman dimaksud dalam pasal 29; atau

e)     memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

f)       tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau

g)     tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

1.      HIR (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. 44)

2.      Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3.      Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 3 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

4.      Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja