Rabu, 09 Januari 2019
Akibat Hukum Jika Meminjamkan Kartu Kredit kepada Orang Lain
Pertanyaan :

Akibat Hukum Jika Meminjamkan Kartu Kredit kepada Orang Lain

Sedikit cerita pada tahun 2016 ada teman dekat saya yang "meminjam" kartu kredit saya untuk membeli berbagai macam kebutuhannya, awalnya setiap bulan dia selalu membayar tagihannya tapi, pada tahun 2017 sampai sekarang (Desember 2018) dia sudah tidak membayar tagihannya. Saya sudah tagih berkali-kali tapi dia selalu mengulur waktu, saya tagih ke orang tuanya tapi tidak mau tahu dan pada bulan Juli 2018 dia mengambil laptop saya tanpa izin dan tidak dikembalikan sampai sekarang (bisa dikatakan mencuri). Apakah saya bisa melaporkannya ke pihak berwajib? Karena saya sangat dirugikan tapi sayangnya saya tidak punya bukti hanya punya saksi.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Penggunaan kartu kredit oleh teman Anda dilakukan atas dasar kesepakatan dan pengetahuan Anda. Teman Anda pada tahun 2016 sampai 2017 membayar tagihan pemakaian kartu kepada Anda, namun sejak tahun 2017 sampai 2018 ia masih menggunakan kartu kredit tapi tidak membayar tagihannya kepada Anda. Hal itu berarti teman Anda telah melakukan wanprestasi perjanjian (tidak membayar tagihan kartu kredit yang ia pakai pada Anda) dan Anda berhak memperoleh ganti kerugian.
 
Atas tindakan teman Anda tersebut, Anda tidak dapat melaporkan perbuatannya ini ke polisi melainkan menggugatnya melalui pengadilan atas dasar perbuatan wanprestasi. Tetapi, tindakan teman Anda yang mengambil laptop Anda dapat dilaporkan ke polisi atas dasar tindak pidana pencurian.
 
Lalu bagaimana jika alat bukti yang Anda miliki hanya keterangan saksi dan tidak ada bukti tertulis? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Ketentuan Kartu Kredit
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan melalui laman Edukasi Bank Indonesia, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (“APMK”) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (“PBI APMK”) ditegaskan bahwa pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari APMK. Dengan demikian, Andalah pengguna yang sah dari kartu kredit tersebut dan Anda juga yang berkewajiban untuk melunasi tagihannya, meskipun teman Anda yang menggunakannya untuk berbagai macam kebutuhannya (dalam hal ini sejak teman Anda tidak lagi membayar tagihan kartu pada Anda dari tahun 2017 sampai Desember 2018).
 
Meminjam Kartu Kredit
Berkaitan dengan perbuatan teman Anda yang meminjam kartu kredit Anda, kemudian ia tidak membayar tagihannya, berikut penjelasannya:
 
Meminjam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana yang kami akses melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ialah:
 
memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan).
 
Lalu apa arti meminjam menurut hukum? Perbuatan meminjam menurut hukum didasarkan pada suatu perjanjian (perpanjian pinjam meminjam) yang harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yang berbunyi:
 
Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu hal tertentu;
  4. suatu sebab yang halal.
 
Pada kasus yang Anda tanyakan terdapat dua perjanjian. Pertama, perjanjian kredit yang dilakukan antara Anda dengan bank (menimbulkan kewajiban Anda untuk membayar tagihan kartu yang telah dipakai). Kedua, perjanjian pinjaman yang dilakukan antara Anda dengan teman Anda, yang kami asumsikan perjanjian tersebut dilaksanakan secara sukarela tanpa ada paksaan dan secara lisan (perjanjian terebut mengakibatkan teman Anda wajib untuk membayar tagihan kartu yang ia pakai pada Anda).
 
Penggunaan kartu kredit oleh teman Anda tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan pengetahuan Anda. Sesuai yang Anda ceritakan bahwa teman Anda pada tahun 2016 sampai tahun 2017 membayar tagihan pemakaian kartu kepada Anda, namun sejak tahun 2017 sampai 2018 teman Anda masih menggunakan kartu kredit dan ia tidak membayar tagihannya kepada Anda. Hal itu berarti teman Anda telah melakukan wanprestasi perjanjian (tidak membayar tagihan kartu kredit yang ia pakai pada Anda) dan Anda berhak memperoleh ganti kerugian.
 
Wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata :
 
Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.
 
Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh teman Anda, Anda tidak dapat melaporkan perbuatannya ini ke polisi karena ini merupakan ranah hukum perdata dan menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidak mampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.
 
Namun, Anda dapat mengajukan gugatan wanprestasi pada pengadilan.
 
Mengambil Laptop Tanpa Izin dan Tidak Dikembalikan
Tetapi, perbuatan teman Anda yang mencuri laptop dapat Anda laporkan pada polisi karena mencuri merupakan perbutan yang dapat di pidana. Pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):
 
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900 ribu.[1]
 
R. Soesilo berpendapat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 249) sebagaimana kami rangkum, bahwa “pencurian biasa”, elemen-elemennya adalah sebagai berikut:
  1. Perbuatan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.
  2. Yang diambil harus sesuatu barang, Barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;
  3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
  4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);
 
Berdasarkan penjelasan dari R. Soesilo tersebut, teman Anda dapat dipidana karena melakukan pencurian (mengambil laptop tanpa sepengetahuan Anda) apabila memenuhi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP.
 
Kedudukan Saksi Sebagai Bukti
Apakah Anda dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan (perdata) serta melaporkan (pidana) teman Anda karena pencurian ke polisi hanya dengan saksi saja?
 
Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana
Perlu dipahami bahwa keterangan saksi (dalam hukum pidana) juga merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), alat bukti yang sah terdiri dari:
    1. keterangan saksi;
    2. keterangan ahli;
    3. surat;
    4. petunjuk;
    5. keterangan terdakwa.
 
Menurut Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 286), alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Sehingga Anda tetap dapat melaporkan teman Anda yang melakukan pencurian pada polisi dengan keterangan saksi yang Anda miliki.
 
Kedudukan Saksi dalam Hukum Perdata
Demikian halnya dalam hukum perdata (dalam hal ingin mengajukan gugatan perdata) keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Yang disebut alat-alat bukti berdasarkan Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) tentang Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.) (“HIR”), yaitu:
    1. bukti dengan surat;
    2. bukti dengan saksi;
    3. persangkaan-persangkaan;
    4. pengakuan;
    5. sumpah.
 
Dalam buku Yahya Harahap lainnya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 623), tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi:
  • Sama sekali penggutan tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan atau
  • Alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.
 
Lebih lanjut Yahya mengatakan bahwa salam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.
 
Menurut Yahya, pada prinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
 
Referensi:
  1. R. Soesilo.1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Sukabumi: Politeia.;
  2. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika;
  3. Yahya Harahap. 2016. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
 
Catatan:
  1. Edukasi Bank Indonesia, diakses pada 8 Januari 2019, pukul 14.43 WIB.




Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua