Jumat, 06 December 2019

Perlawanan atas Permufakatan Jahat Perusahaan dan Serikat Pekerja

Perlawanan atas Permufakatan Jahat Perusahaan dan Serikat Pekerja

Pertanyaan

Serikat pekerja suatu perusahaan melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit dengan perusahaan terkait perselisihan PHK yang dilakukan perusahaan terhadap seorang karyawan/pekerja. Pekerja/karyawan tersebut adalah anggota serikat pekerja. Dalam perundingan bipartit, antara serikat pekerja dan perusahaan telah tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian bersama dan telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Ternyata surat perjanjian bersama tersebut memuat hal-hal yang merugikan pekerja, antara lain tercantum bahwa "pekerja telah menerima hak-haknya", padahal itu tidak benar. Terlebih perundingan bipartit dan pembuatan surat perjanjian bersama tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan surat kuasa dari pekerja kepada serikat pekerja. Pertanyaannya: 1) Apakah dibenarkan perundingan bipartit dan pembuatan perjanjian bersama yang dilakukan serikat pekerja tanpa surat kuasa pekerja? 2) Apakah pekerja harus tunduk terhadap isi perjanjian bersama tersebut? 3) Apakah pekerja dapat mengajukan permohonan bipartit atas PHK-nya dalam keadaan telah ada akta perjanjian bersama yang terdaftar di pengadilan hubungan industrial?

Intisari Jawaban

Pada dasarnya serikat pekerja yang telah mendapat bukti nomor pencatatatan dapat mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Namun harus digarisbawahi di dalam perjanjian tersebut harus termuat fakta yang benar-benar terjadi dan tidak boleh merugikan kepentingan pekerja.
 
Lalu, bagaimana jika perjanjian bersama yang dihasilkan dalam perundingan bipartit memuat fakta-fakta yang keliru dan merugikan pekerja? Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca pada ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua