Selasa, 06 April 2010

Perlukah Izin Bapepam?

Perlukah Izin Bapepam?

Pertanyaan

1. Apakah seorang (perorangan) calon pembeli saham pada suatu perseroan terbuka harus didampingi seorang konsultan hukum? 2. Kalau diharuskan, apakah ada dasar hukumnya? Sebab sepengetahuan saya yang harus punya izin dari Bapepam-LK adalah konsultan hukum emiten yang melakukan legal due diligence.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Pasal 78 ayat (3) angka 6  UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan: “prospektus sekurang-kurangnya memuat: keterangan dari segi hukum.”

Lebih lanjut, terkait dengan proses penawaran umum oleh emiten, keterangan dari segi hukum (legal due diligence) merupakan informasi yang harus diungkap dalam prospektus.

Peraturan Bapepam No. IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum angka 5 huruf o menyatakan pendapat dari segi hukum (legal due diligence) meliputi:

1)     Keabsahan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya;

2)     Keabsahan perjanjian-pedanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;

3)     Apakah semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Emiten telah diperoleh;

4)     Status pemilikan aktiva yang material dari Emiten;

5)     Sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten, komisaris atau direktur;

6)     Apakah modal Emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan; dan

7)     Hal-hal yang material lainnya sehubungan dengan status hukum dari Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.

 

Merujuk pada ketentuan di atas, berarti yang wajib menunjuk konsultan hukum adalah Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana (initial public offering) atau Hak Memesan Efek Terlebih dahulu/HMETD (rights issue) bukan calon pembeli saham (investor).

Berarti tidak ada keharusan bagi calon pembeli saham (investor) untuk didampingi konsultan hukum dalam proses pembelian saham, baik pada Penawaran Umum Perdana (initial public offering) atau HMETD (rights issue).

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
1.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

2.      Peraturan Bapepam No. IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Pringgo Sanyoto
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua