Kamis, 08 April 2010

Lembaga Pendidikan itu Bentuknya Apa ya?

Lembaga Pendidikan itu Bentuknya Apa ya?

Pertanyaan

Saya ingin mendirikan sebuah usaha pendidikan (sekolah). Pertama-tama, saya ingin usaha tersebut dibentuk dengan badan usaha CV, namun menurut notaris yang saya temui mengatakan bahwa umumnya usaha pendidikan tersebut didirikan dengan bentuk lembaga pendidikan. Pertanyaan saya, apakah lembaga pendidikan itu sama dengan yayasan (organisasi nirlaba) atau bisa dibentuk mirip dengan CV? Terimakasih atas jawabannya.

Ulasan Lengkap

Pada dasarnya, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan. Hal ini diatur di dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).  

Sebenarnya, UU Sisdiknas mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang badan hukum pendidikan dalam bentuk undang-undang. Namun, pada 31 Maret 2010 UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan sudah dibatalkan (dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
 
Walaupun UU BHP dibatalkan, pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang menjadi payung hukum UU BHP tetap berlaku. MK menyatakan pasal 53 ayat (1) konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.
 
Melalui putusannya, MK ingin memperkuat keberagaman dari lembaga pendidikan. Artinya, satuan pendidikan memang harus berbentuk badan hukum. Namun, tidak boleh dibatasi badan hukum tertentu.
 
Anda tidak dapat mendirikan institusi pendidikan formal (sekolah) yang berbentuk Persekutuan Komanditer atau CV. CV bukanlah badan hukum karena kekayaannya tidak dipisahkan (tidak memiliki kekayaan sendiri).
 
Masing-masing badan hukum memang memiliki karakteristik sendiri. Sebagian besar bertujuan untuk kependingan usaha atau mencari keuntungan. Sementara karakteristik pendidikan, sifatnya nirlaba.
 
Karena itu, bentuk badan hukum yang paling tepat adalah yayasan. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 (UU Yayasan), yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
 
Namun, yayasan tidak otomatis bisa menyelenggarakan pendidikan. Yayasan harus membentuk badan usaha untuk menjalankan bidang usaha yang sesuai dengan tujuannya.
 
Selain yayasan, perkumpulan bisa menjadi bentuk badan hukum bagi lembaga pendidikan, selama perkumpulan itu disahkan dengan akta notaris. Namun, dasar hukum dari perkumpulan hanya ada di Staatsblad 1870 No. 64. Sementara, yayasan memiliki undang-undang tersendiri dalam UU Yayasan.
 
Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
  1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua