Senin, 27 Pebruari 2012

Konsekuensi Hukum Membohongi Bank Saat Mengajukan KPR

Konsekuensi Hukum Membohongi Bank Saat Mengajukan KPR

Pertanyaan

Selamat malam pak, saya member hukumonline dan saya masih menunggu jawaban atas pertanyaan saya tentang penipuan pada pihak bank. Saya mengajukan KPR pada salah satu bank, suami saya berlayar dan hal ini membuat kita tidak dapat melakukan proses akad KPR dikarenakan posisi suami yang sering berpindah lokasi. Karena status di KTP saya masih berstatus 'single' (belum ganti KTP), maka pihak pemasaran menyarankan agar saya mengajukan KPR kepada bank lain dengan status yang sesuai dengan KTP tersebut. Dan proses tersebut berjalan lancar. 4 bulan yang lalu, saya bilang pada pihak bank bahwa saya baru saja menikah, karena pada kenyataannya suami tidak terima nama akta rumah adalah nama saya. Dan saya mulai tanya-tanya bagaimana caranya untuk mengganti nama akta rumah. Pihak bank bilang, salah satu syaratnya adalah mengcopy surat nikah. Sebetulnya tidak akan ada masalah bagi kami apabila memang saya menikah 4 bulan yang lalu. Tetapi yang jadi masalah adalah sesungguhnya saya telah menikah 5 tahun yang lalu, saya telah membohongi pihak bank. Jika ini diketahui pihak bank, maka semua dana yang telah masuk termasuk rumah yang sudah jadi dianggap hangus. Yang saya tanyakan adalah selain rumah dan uang saya hilang, apakah saya juga akan dihukum dan diadili oleh pengadilan karena dianggap menipu pihak bank? Saya mohon saran pak/ibu, saya stres memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi pada diri saya. Pihak pemasaran telah saya beritahu tentang hal ini, mereka pun memohon saya agar saya tidak memperpanjang masalah ini dan takut mendapatkan sanksi. Saya mohon pak/ibu, tolong beri jawaban atas masalah ini. Terima kasih. 

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Dari penjelasan Anda boleh jadi pihak bank memiliki dasar yang cukup kuat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian kredit dan melaporkan Anda melakukan tindak pidana penipuan. Karena pada saat dilakukan perjanjian kredit Anda tidak memberikan data yang sebenarnya kepada pihak bank.

 

Perlu kami perjelas terlebih dahulu bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.” Artinya, penggunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUP.

 

Pengaturan-pengaturan UUP memberi konsekuensi bahwa jika seorang suami/istri hendak melakukan suatu perbuatan hukum (misal: jual beli, pengajuan kredit) harus mendapat persetujuan dari suami/istrinya. Simak juga artikel Konsekuensi Hukum Perjanjian Kartu Kredit Terhadap Suami Istri dan Perjanjian Gadai Deposito Tanpa Tanda Tangan Istri.

 

Anda mengaku ‘single’ atau lajang (belum kawin) pada saat melakukan perjanjian kredit, padahal Anda sudah menikah. Hal ini dapat merugikan pihak bank, bila suatu saat terjadi kredit macet. Terutama jika kemudian suami Anda menyangkal pernah menyetujui perjanjian kredit untuk pembelian rumah tersebut.

 

Atas dasar itu, maka pihak bank dapat saja melaporkan Anda telah melakukan pidana penipuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menyatakan:

 

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

 

Kemudian, bila Anda terbukti di pengadilan telah melakukan tindak pidana penipuan, pihak bank dapat menjadikan putusan pengadilan perkara pidana penipuan yang Anda lakukan sebagai dasar untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian kredit rumah. Hal ini didasarkan pada Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang menyatakan, “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” Sedangkan, kata “sepakat” dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah syarat subjektif untuk sahnya perjanjian. Tanpa adanya kata sepakat menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

 

Di samping itu, karena obyek perjanjian kreditnya adalah rumah, maka kita perlu merujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”), yang menentukan bahwa “pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan.”

 

Dalam Hak Tanggungan seorang debitor yang tidak memiliki perjanjian kawin (pisah harta), dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hak tanggungan tanpa persetujuan dari suami atau istrinya. Tidak terpenuhinya syarat kecakapan ini melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian dapat dibatalkan.

 

Jadi, apabila pihak bank menggugat Anda ke pengadilan untuk melakukan pembatalan perjanjian yang telah dibuat antara Anda dengan pihak bank, ada kemungkinan Anda akan kehilangan rumah dan uang yang telah Anda bayarkan kepada pihak bank. Karena hakim dapat membatalkan perjanjian antara Anda dengan pihak bank, sehingga antara Anda dengan pihak bank dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian kredit.

 

Sekian kiranya jawaban dari kami, semoga membantu.

 

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23);

2.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732);

3.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4.    Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.  

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua