Senin, 11 Juni 2012

Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Tanpa Saksi

Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Tanpa Saksi

Pertanyaan

Saya bekerja di bagian HRD. Belum lama ini saya mendapatkan pengaduan dari karyawan yang menyatakan bahwa ia mendapat perlakuan tidak sopan dari atasannya (maaf, yaitu diraba payudaranya). Kami kemudian memanggil atasannya tersebut untuk dimintai keterangan, namun yang bersangkutan menyatakan tidak melakukannya. Beberapa karyawan di bagian tersebut kami mintai keterangan juga, tetapi tidak ada satupun yang melihat kejadian tersebut. Mohon masukan bagaimana kami harus menangani kasus ini, karena kita tidak mempunyai bukti maupun saksi, sementara keterangan "pelapor" dan "terlapor" berbeda. Apakah bisa dengan berdasarkan pertimbangan HRD kemudian memberikan SP kepada atasan tersebut? Terima kasih.  

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Pelecehan seksual adalah termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).Padahal dalam Pasal 86 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) diatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan atas moral dan kesusilaan.

 

Sesuai ketentuan Pasal 294 ayat (2) KUHP, pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun.

 

Maraknya pelecehan seksual di tempat kerja mendorong Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan International Labour Organization untuk menerbitkan buku Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja (selanjutnya disebut “Pedoman”). Di dalam buku pedoman tersebut dijelaskan cara penanganan pelecehan seksual di antaranya dengan membuat peraturan perusahaan yang jelas mengatur definisi pelecehan seksual dan menetapkan sanksi yang keras dan tegas. Langkah-langkah pencegahan tindak pelecehan seksual dapat dilakukan dengan pengawasan dan edukasi di lingkungan kerja oleh pengusaha.

 

Bila ditemukan adanya dugaan tindak pelecehan seksual, korban atau saksi bisa memberitahu pelaku bahwa perilakunya tidak dapat diterima. Apabila masih dilakukan atau korban merasa tidak puas dapat melaporkan kepada penyelia (pengawas/supervisor, red), manajer lain, pimpinan perusahaan, serikat pekerja, kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Setempat, dan terakhir hasil penyelesaian pelecehan seksual ini dapat dipergunakan sebagai dasar dari pekerja yang menginginkan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

 

Disebutkan dalam Pedoman tersebut bahwa setiap langkah dalam penyelesaian pelecehan seksual di tempat kerja harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Di samping itu, harus ada keseimbangan informasi dari kedua belah pihak baik korban maupun terduga pelaku pelecehan seksual.

 

Terduga pelaku diinformasi dengan baik mengenai keluhan dari korban dan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Sementara itu, korban diberi kesempatan untuk mengutarakan keluhannya dan mengetahui jawaban-jawaban terduga pelaku atas keluhan dari korban. Keadilan dan kesetaraan ini sangat mungkin dibedakan dalam kondisi-kondisi yang berbeda dengan persyaratan :

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua