Kamis, 11 July 2013

Aturan Penggunaan Jalan Koridor oleh Pemegang IUP

Aturan Penggunaan Jalan Koridor oleh Pemegang IUP

Pertanyaan

Perusahaan saya bergerak di bidang pertambangan batubara. Konsesi berada di wilayah APL (Area Penggunaan Lain) di luar kawasan hutan. Namun, rencana jalan hauling akan menggunakan jalan koridor salah satu perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) menuju pelabuhan sungai. Perusahaan HTI tersebut telah memiliki kesepakatan dengan salah satu perusahaan pemegang konsesi pertambangan batubara yang juga bermitra dengan perusahaan kami. Pertanyaan kami adalah, apakah kesepakatan penggunaan jalan hauling batubara dapat kami gunakan juga tanpa menggunakan izin pinjam pakai kawasan hutan? Terima kasih sebelumnya atas masukannya.

Ulasan Lengkap

Merujuk pada pertanyaan di atas, berikut di bawah ini adalah jawaban yang dapat kami sampaikan.

1.           Penggunaan kesepakatan jalan koridor yang dimiliki oleh mitra perusahaan Saudara dengan pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (“IUPHHK-HTI”) untuk kegiatan perusahaan Saudara.

Dapat kami sampaikan bahwa mitra perusahaan Saudara dan perusahaan Saudara merupakan badan hukum yang terpisah dan berbeda. Karena itu, menurut hemat kami, kesepakatan yang sudah dimiliki oleh mitra perusahaan Saudara tersebut tidak dapat digunakan oleh, untuk dan atas nama perusahaan Saudara.

 

Poin yang kami maksudkan di sini adalah terhadap suatu perjanjian dan/atau kesepakatan, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian dan/atau kesepakatan hanya mengikat bagi para pihak yang ada di dalam perjanjian dan/atau kesepakatan tersebut terkecuali diperjanjikan lain oleh para pihak. Oleh karena itu, dapat kami sampaikan bahwa perusahaan Saudara tidak memiliki alas hak yang sah untuk menggunakan kesepakatan tersebut sebagai dasar untuk menggunakan jalan koridor yang dimiliki oleh pemegang IUPHHK-HTI.

 

Selain perbedaan badan hukum, perusahaan Saudara yang merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) dan bukan merupakan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”), adalah pihak yang tidak dapat melakukan kerja sama terhadap penggunaan jalan yang sudah dibuat oleh pemilik izin lainnya. Hal tersebut dapat merujuk pada ketentuan yang dijelaskan dalam poin 2 di bawah ini.

 

2.           Penggunaan jalan bersama koridor oleh pemegang izin lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“Permenhut 14/2013”), penggunaan jalan bersama diatur pada ketentuan di bawah ini:

 
-      Pasal 7A:
 

“Penggunaan jalan oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan terhadap jalan yang dibangun pemegang izin pemanfaatan hutan atau Perum Perhutani atau pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) atau pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang lain dan sebaliknya dilakukan dengan skema penggunaan fasilitas bersama, tidak melalui pemberian izin pinjam pakai”

 

Berdasarkan pengaturan di atas, diketahui bahwa mekanisme penggunaan bersama atas jalan hanya dapat dilakukan di antara pemegang IPPKH dan pemegang izin pemanfaatan hutan atau Perum Perhutani atau pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus atau dengan pemegang IPPKH yang lain dan atau sebaliknya.

 

Sehingga, berdasarkan peraturan di atas, perusahaan pemegang IUP yang bukan merupakan pemegang IPPKH tidak dapat melakukan kerja sama penggunaan jalan koridor milik pemegang IUPHHK-HTI.

 
 

Berdasarkan ketentuan serta analisis di atas, dapat kami sampaikan bahwa kerja sama yang dimiliki oleh mitra perusahaan Saudara tidak dapat digunakan oleh, untuk dan atas nama perusahaan Saudara, karena masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan berbeda. Selain itu, jika pada praktiknya mekanisme tersebut diterapkan, penerapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7A Permenhut 14/2013 sebagaimana dijelaskan pada poin 2 di atas, yang mana perusahaan Saudara bukan merupakan pihak yang dapat melakukan kerja sama dengan pemilik jalan.  

 
 

Demikian jawaban yang dapat kami berikan, terimakasih.

 
Dasar hukum:

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : ADCO Law
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua