Selasa, 03 December 2013

Bolehkah Perusahaan Swasta Gunakan Pupuk Bersubsidi?

Bolehkah Perusahaan Swasta Gunakan Pupuk Bersubsidi?

Pertanyaan

Dear team Hukumonline dengan hormat, dengan ini saya mohon izin bertanya, mengenai pengunaan pupuk bersubsidi oleh pihak perusahaan perkebunan swasta dapat dijerat dengan pasal berapa? Demikian dan terima kasih. Salam, Musthopa  

Ulasan Lengkap

Silahkan lihat jawaban kami di bawah ini.

 
Pemahaman Mengenai Pupuk Bersubsidi.
 

Mengenai yang Anda maksud dengan perusahaan perkebunan swasta, kami beranggapan bahwa perusahaan yang Anda maksud adalah perusahaan swasta skala besar yang mempunyai izin usaha.

 

Pertama-tama kami akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (“Permendag 15/2013”) memberikan definisi bahwa pupuk bersubsidi adalah “barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian (Pasal 1 angka 1 Permendag 15/2013).

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permendag 15/2013, kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

 

Sedangkan petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha (Pasal 1 angka 5 Permendag 15/2013).

 

Merujuk pada definisi yang diberikan di atas, diketahui bahwa pengadaan pupuk bersubsidi hanya diberikan kepada kelompok tani dan/atau petani, sedangkan perusahaan swasta sebagaimana Saudara tanyakan di atas tidak termasuk dalam pihak yang berhak untuk diberikan pupuk bersubsidi.

 
 

Sanksi Terhadap Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi.

 

-      Keterbatasan pengaturan sanksi dalam Permendag 15/2013

 

Berdasarkan Permendag 15/2013, produsen, distributor dan pengecer yang merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan distribusi pupuk bersubsidi hanya berhak dan berkewajiban menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani sebagaimana telah ditetapkan, sehingga dapat kami sampaikan jika terdapat penyimpangan penggunaan pupuk bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak, perusahaan swasta misalnya sebagaimana Saudara pertanyakan, maka hal tersebut merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam rantai pendistribusian tersebut. Meskipun demikian, hal ini tidak membebaskan pihak lain yang tidak berhak menggunakan pupuk bersubsidi.

 

Permendag 15/2013 hanya mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, baik yang dilakukan oleh distributor, pengecer atau pihak lain manapun yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 30 Permendag 15/2013). Namun sanksi sebagaimana dimaksud tidak diatur secara jelas dan tegas di dalam Permendag 15/2013 terkecuali sanksi yang kami uraikan di bawah ini.

 

-      Penyimpangan oleh Pengecer

 

Pasal 29 jo. Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (4) Permendag 15/2013 mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan penyaluran yang dilakukan oleh pengecer maupun penyimpangan dalam penjualan kepada kelompok tani atau petani, maka pengecer akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota, yang dalam hal ini adalah dinas yang membidangi perdagangan.

 

Namun, jika peringatan tertulis tersebut tidak ditaati dalam jangka waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan tertulis, maka dapat dikenakan peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota. Jika kembali tidak mentaati dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, maka Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:

a.    Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukkan pengecer;dan

b.    Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki pengecer.  

 

-      Klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan

 

Selain sanksi di atas, Pasal 25 ayat (3) Permendag 15/2013 memberikan ruang gerak kepada pihak-pihak di bawah ini untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubdisi, yaitu kepada:

a.    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;

b.    Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;

c.    Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

d.    Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk;atau

e.    Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi/Kabupaten/Kota.

 

Dalam hal terdapat bukti yang kuat ke arah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, maka Pejabat sebagaimana disebutkan di atas dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (4) Permendag 15/2013).

 
Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, terimakasih.
 
Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : ADCO Law
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua