Senin, 30 November 2015

Apakah Rumah Apung Terkena PBB?

Apakah Rumah Apung Terkena PBB?

Pertanyaan

Saya mau bertanya: 1.Apakah di Indonesia ada peraturan terkait pajak rumah apung? 2.Apabila ada,peraturan apakah tersebut? Dan apakah terkait rumah apung dikenakan pajak bumi dan bangunan? Terima kasih

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

 
Intisari:
 
 

Yang menjadi Obyek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

 

Jika rumah apung tersebut konstruksi tekniknya ditanam atau dilekatkan secara tetap pada perairan, maka menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Akan tetapi jika rumah apung tersebut seperti kapal yang berpindah-pindah, maka tidak terkena PBB.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Sepanjang penelusuran kami, di Indonesia tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai rumah apung.

 

Kemudian, mengenai apakah rumah apung dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan (“PBB”), kita merujuk pengaturan mengenai PBB. Mengenai PBB, kita dapat melihat pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (“UU 12/1985”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (“UU 12/1994”) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”).

 

Karena Anda menyebutkan mengenai rumah apung, kami asumsikan tidak ada kaitannya dengan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Maka ketentuan PBB yang digunakan terkait pembahasan mengenai rumah apung adalah UU 28/2009. Ini karena UU 12/1985 jo. UU 12/1994 digunakan untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3), sedangkan UU 28/2009 digunakan untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2). Lebih lanjut dapat dilihat dalam artikel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Bangunan Strata Title yang kami akses dari laman ortax.org (Observation dan Research of Taxation), sebuah media online berisikan informasi perpajakan.

 

PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[1]

 

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[2]

 

Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.[3] Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.[4]

 
Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:[5]

a.    jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b.    jalan tol;

c.    kolam renang;

d.    pagar mewah;

e.    tempat olahraga;

f.     galangan kapal, dermaga;

g.    taman mewah;

h.    tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i.      menara.

 

Melihat pada ketentuan di atas, jelas bahwa jika rumah apung tersebut konstruksi tekniknya ditanam atau dilekatkan secara tetap pada perairan, maka menjadi objek PBB. Akan tetapi jika rumah apung tersebut seperti kapal yang berpindah-pindah, maka tidak terkena PBB.Sebagai contoh, dapat dilihat dalam artikel Rumah Apung di Katingan Bebas Pajak, yang kami akses dari inspirasibangsa.com, Rumah Apung atau biasa disebut “Lanting” di wilayah pesisir sungai Katingan, Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga saat ini tidak dipungut pajak alias bebas pajak. Pasalnya bangunan yang berdiri (dibangun mengapung di atas potongan kayu gelondongan) di atas permukaan air tersebut tidak memenuhi kriteria untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Yaitu tidak memiliki tiang dan berdiri di atas tanah.

 

Oleh karena itu, mengenai pajak rumah apung, harus dilihat kembali bagaimana pembuatan rumah apung tersebut. Jika memang konstruksinya ditanam di perairan dan bersifat tetap, maka menjadi objek PBB.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

2.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

 
Referensi:

http://inspirasibangsa.com/rumah-apung-di-katingan-bebas-pajak/, yang diakses pada 27 November 2015 pukul 13.39.

 

 


[1] Pasal 1 angka 37 UU 28/2009

[2] Pasal 77 ayat (1) UU 28/2009

[3] Pasal 1 angka 38 UU 28/2009

[4] Pasal 1 angka 39 UU 28/2009

[5] Pasal 77 ayat (2) UU 28/2009 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua