Rabu, 03 September 2014

Status Tanah dengan Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan

Status Tanah dengan Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan

Pertanyaan

Yang ingin saya tanyakan bagaimana status tanah dengan dasar surat keterangan peralihan penguasaan lahan? Apakah tanah tersebut sudah bisa dikatakan merupakan hak milik atau bagaimana? Terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Sebelum terjadinya kodifikasi atas hukum tanah yang berlaku di Indonesia, menjadi Hukum Tanah Nasional, terdapat berbagai bentuk hak atas tanah dan berbagai cara penguasaan terhadap suatu bidang tanah. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), maka dilakukan kewajiban untuk melakukan konversi terhadap berbagai jenis hak atas tanah yang ada di Indonesia, menjadi salah satu bentuk hak atas tanah yang dikenal dalam UUPA, yaitu:

1.    Untuk Hak Primer: Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP).

2.    Untuk Hak Sekunder: Hak Milik atas satuan Rumah Susun (HMSRS), HGB/HGU/HP di atas tanah Hak Milik, Hak Sewa di atas tanah Hak Pakai, dll.

 

Walaupun batas waktu untuk dilaksanakannya konversi tersebut sudah lama lewat, namun di masyarakat masih terdapat berbagai jenis hak atas tanah maupun bentuk-bentuk penguasaan tanah lainnya yang belum terdaftar. Secara awam, banyak yang beranggapan bahwa tanah-tanah yang belum terdaftar tersebut dianggap sebagai tanah Girik.

 

Namun demikian, tidak selalu tanah yang belum bersertifikat tersebut adalah tanah girik. Tanah girik adalah tanah bekas hak milik adat yang diakui kepemilikannya dan dapat disertifikatkan menjadi Hak Milik jika pemohonnya adalah perorangan (WNI).

 

Berbeda dari surat Girik, tanah lain yang tidak memiliki surat girik bisa jadi hanyalah merupakan hak untuk menggarap tanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara), hak sewa atas tanah partikelir, atau hanya hak untuk penguasaan suatu bidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Negara (Tanah Negara). Untuk jenis tanah yang demikian, yang bersangkutan hanyalah berhak untuk menempati, menggarap dan menguasai tanah tersebut sepanjang tidak ada alas hak lain yang lebih kuat di bawahnya. Jadi bukan/belum merupakan hak milik atas tanah. Pengalihan hak untuk penguasaan lahan juga tidak bisa dibuat dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena penguasaan lahan bukanlah merupakan hak atas tanah. Yang dialihkan hanyalah hak-hak keperdataan untuk menguasai tanah tersebut. Dengan demikian, biasanya pengalihannya pun dengan menggunakan surat dari Lurah/Camat setempat dengan dihadiri para saksi.

 

Seseorang yang menguasai suatu tanah secara sah selama 20 tahun berturut-turut tanpa adanya klaim dari pihak lain, berhak untuk mengajukan pengakuan hak pada kantor pertanahan setempat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

 

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

a.    penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

b.    penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

 
Demikian, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.    Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

  

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua