Jumat, 30 May 2014

Apakah Hasil Pengembangan Harta Bawaan Menjadi Harta Gono Gini?

Apakah Hasil Pengembangan Harta Bawaan Menjadi Harta Gono Gini?

Pertanyaan

Sebelum menikah saudara saya memiliki usaha yang modalnya sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah menikah usaha saudara saya berkembang sehingga bisa membeli dua unit rumah dan satu unit mobil. Sampai saat ini usaha tersebut masih berjalan namun saudara saya tersebut hendak bercerai dengan istrinya di Pengadilan Agama. Pertanyaan saya apakah dua unit rumah dan mobil tersebut merupakan harta bersama walaupun berasal dari modal yang berupa harta bawaan. Terima kasih atas jawabannya.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Salam.

 

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan “UU Perkawinan”). Undang-undang ini berlaku umum, dalam artian berlaku untuk yang muslim dan non muslim. Untuk yang muslim, ada lagi pengaturan yang khusus, yaitu Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).

 

KHI merupakan kumpulan aturan hukum yang dihimpun dalam satu buku untuk kemudian dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. KHI merupakan rangkaian dari terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

 

Baik dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

 

Redaksi “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” berupa pembuatan Perjanjian Perkawinan pisah harta sebelum pernikahan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan:

 

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

 
Dalam Pasal 1 huruf f KHI disebutkan:
 

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

 

Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) KHI disebutkan mengenai harta bawaan:

 

“Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

 

Islam memang mengenal adanya harta bawaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 (1) KHI, namun dalam kasus tersebut, sepertinya sulit untuk memastikan nilai dari harta bawaan yang kemudian dikembangkan tersebut. Jika memang dapat dibuktikan secara sah dan nilainya dapat dihitung secara pasti bahwa ada harta bawaan yang kemudian dikembangkan dan hal itu diakui sebagai modal awal oleh masing-masing pihak, maka itu dapat disepakati sebagai harta bawaan yang dipisahkan sendiri.

 

Namun, jika itu sulit dilakukan, maka walaupun harta berupa dua unit rumah dan satu unit mobil tersebut dibeli dari keuntungan usaha yang dirintis dari sebelum menikah, dapat dianggap sebagai harta bersama/harta gono gini, karena harta tersebut dibeli/diperoleh ketika perkawinan berlangsung. Terhadap pasangan suami-istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta, harta bersama, harus dibagi dua sama rata antara suami dan istri.

 

Demikian, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.    Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama;

3.    Kompilasi Hukum Islam.

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua