Alexander Waas & Associates 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Belum ada peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasional yang secara khusus mengatur <em>cross</em><em>-</em><em>border insolvency </em>(&ldquo;CBI&rdquo;) untuk melakukan eksekusi terhadap putusan kepalitan pengadilan Indonesia di luar negeri. Hal ini terkait dengan asas resiprokal (mengakui putusan asing, yang mengakui putusan Indonesia). Jika ingin melaksanakan asas ini, tentu antar negara harus membuat perjanjian internasional secara bilateral agar kedua negara dapat menjalankan putusan kepailitan, dalam hal melaksanakan eksekusi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Pelaksanaan <i>Cross-Border Insolvency</i> dalam Eksekusi Harta Pailit di Luar Negeri

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Bisakah Perusahaan Memiliki Dua IUP yang Berbeda?

10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata

Apakah Polisi Berwenang Melakukan Razia Hotel?

Mantan Pacar Ancam Sebar Aib ke Medsos, Ini Jerat Hukumnya

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN

Warganegara & Partners 

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><em>Merger</em> adalah<strong> </strong>penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan mempertimbangkan sinergi perusahaan, pajak, pembelian aktiva di bawah biaya penggantian, diversifikasi, dan mempertahankan pengendalian.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Lantas, apa saya syarat yang harus dipenuhi jika perusahaan melakukan <em>merger</em>?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 

Si Pokrol

<div>
<div>
<p>Kutipan akta perceraian termasuk salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil. Bagi yang beragama Islam, akta perceraian diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai melalui panitera. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam, setelah putusan perceraian dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh para pihak yang bersangkutan ke pihak yang berwenang baru kemudian akan diterbitkan kutipan akta perceraian.</p>

<p>Lalu, bagaimana jika akta cerai hilang? Bisakah kutipan akta cerai yang hilang diterbitkan kembali? Lalu, apa saja syarat-syaratnya?</p>
Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>
</div>


Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?

Arsip Jawaban Alexander Waas & Associates 

Alexander Waas & Associates

Arsip Jawaban

Pelaksanaan Cross-Border Insolvency dalam Eksekusi Harta Pailit di Luar Negeri

Arsip Jawaban Populer