Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya, notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jadi menjawab pertanyaan Anda, asalkan pada saat pembuatan akta pendirian PT tersebut dilakukan oleh para pendiri, yang hadir dan menanda-tangani akta pendirian tersebut di hadapan Notaris Kabupaten Cirebon, serta para penghadap tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 39 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/nprt/lt512c624e3afe5/undang-undang-nomor-2-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</a>, maka akta pendirian tersebut sah dan diperbolehkan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Adakah Pembatasan Wilayah Notaris Terkait Pembuatan Akta Pendirian PT?

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Suatu perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, <strong>bukan pengadilan negeri</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Bagaimana cara mengesahkan dan melaporkan perjanjian kawin tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
</td>

Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?

Cara Mengubah Kesalahan Penulisan Pada Perjanjian

Cara Membeli Sebagian Tanah yang Dijaminkan ke Bank

Proses Balik Nama Warisan ke Salah Satu Ahli Waris Saja

Mana Lebih Kuat, SHM atau Surat Camat Disertai Dokumen Tua?

Cara Aman Memperoleh Tanah Dari Membayarkan Kredit Pihak Ketiga

Cara Balik Nama Tanah Waris Jika AJB Hilang

Cara Menjual Harta yang Juga Diwariskan kepada Adik di Bawah Umur

Tahapan Balik Nama Sebagian Warisan Kakek untuk Cucu

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?

Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk <i>Outsourcing</i>?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan <em>online</em> sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media <em>online </em>masih belum lazim digunakan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Meski demikian, kami berpendapat sumbangan <em>online</em> tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan <em>online</em> sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan <i>Online</i>

Indonesian Center for Legislative Drafting

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <span style="color:black"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a></span>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Arsip Jawaban Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.