Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Si Pokrol

Pada prinsipnya, fungsi STNK bukanlah sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, melainkan hanya sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Adapun dokumen yang merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor adalah BPKB.

Jika jual beli motor bekas atau mobil bekas dilakukan hanya menggunakan STNK, patut dicurigai ini modus penipuan dari kendaraan bermotor hasil curian, sebab berisiko hukum kepemilikan motor bekas atau mobil bekas menjadi tidak terlegitimasi karena tidak ada BPKB. Untuk itu, untuk mengantisipasi persoalan hukum di kemudian hari, kami menyarankan Anda tetap meminta BPKB sebagai bukti kepemilikan dalam jual beli, bukan hanya STNK.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

6 Tips Aman Jual Beli Motor Bekas

Apa itu poligami? Arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">UU Perkawinan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a>. Pada dasarnya jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

Dengan ditetapkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-8-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20Nomor%208%20Tahun%202021&amp;rs=1847&amp;re=2021">Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka</a> (&ldquo;Peraturan Bappebti 8/2021&rdquo;), kini transaksi jual-beli aset kripto dapat dilakukan melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Namun, tidak semua orang dapat menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Untuk menjadi pelanggan aset kripto, yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu.

Apa saja persyaratan tersebut dan bagaimana mekanismenya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia

Kasus yang Anda tanyakan berkaitan erat dengan asas-asas hukum perjanjian di Indonesia, khususnya asas pacta sunt servanda dan asas konsensualisme. Dalam hal PT A hendak mengubah perjanjian tapi tidak ingin melakukan adendum dan menganggap perjanjian sebelumnya tidak pernah ada, maka alternatif yang bisa dilakukan oleh PT A dan PT B adalah membuat perjanjian baru.

Namun sebelum membuat perjanjian baru, guna mengakomodir kepentingan PT A dan sebagai perwujudan asas iktikad baik, PT A harus mengomunikasikan dan mengusulkan perjanjian baru ke PT B terlebih dahulu, sekaligus mencabut keberlakuan perjanjian sebelumnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan go public dan siapa pihak yang dapat melakukan go public berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang penelusuran kami, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi dapat melakukan Initial Public Offering (&ldquo;IPO&rdquo;) atau penawaran umum perdana atau yang sering disebut pula dengan go public.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

UKM dan Koperasi Bisa Go Public, Ini Langkahnya

Somasi (somatie atau legal notice) adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.

Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat).

Lalu, bagaimana cara membuat somasi? Adakah format khusus atau aturan baku untuk membuat somasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pengertian Somasi dan Cara Membuatnya

Sebelumnya, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa bank syariah adalah juga sebuah lembaga bisnis, dan tentu saja memiliki orientasi untuk mendapatkan profit.&nbsp; Meski demikian, dalam kasus yang Anda hadapi, sebaiknya Anda melakukan langkah-langkah berikut ini untuk menyelesaikan sengketa dengan bank, dengan tujuan dapat membantu meringankan beban bayaran: 

<ol>
	<li style="text-align:justify">Mencermati ulang isi kontrak;</li>
	<li style="text-align:justify">Meminta penjelasan atau konsultasi ke bank;</li>
	<li style="text-align:justify">Membuat pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan</li>
	<li style="text-align:justify">Memohon pendampingan hukum. </li>
</ol>

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, diharapkan Anda akan mendapatkan keringanan beban bayaran dan keadilan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sengketa Nasabah vs Bank, Selesaikan dengan Langkah-langkah Ini

LBH Ansor

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi jika pinjaman online atau kerap disebut pinjol menjadi salah satu alternatif solusi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau bahkan sekedar sebagai pelengkap gaya hidup modern. Dengan menjamurnya penyelenggara pinjol di kalangan masyarakat, bagaimana cara memilih pinjol yang aman, legal, dan berizin? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

6 Tips Aman Jual Beli Motor Bekas

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia

Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini

UKM dan Koperasi Bisa Go Public, Ini Langkahnya

Pengertian Somasi dan Cara Membuatnya

Sengketa Nasabah vs Bank, Selesaikan dengan Langkah-langkah Ini

Tips Aman Agar Tak Terjebak Pinjol Abal-Abal

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

6 Tips Aman Jual Beli Motor Bekas

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia

Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini

UKM dan Koperasi Bisa Go Public, Ini Langkahnya

Pengertian Somasi dan Cara Membuatnya

Sengketa Nasabah vs Bank, Selesaikan dengan Langkah-langkah Ini

Tips Aman Agar Tak Terjebak Pinjol Abal-Abal

Arsip Jawaban Populer

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Mengenal Macam-macam Sanksi Pidana Anak

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!