MPR Diminta Amendemen Konstitusi untuk Penguatan Kewenangan DPD
Kelompok DPD di MPR telah melakukan serangkaian kegiatan, seperti koordinasi dengan Komisi Kajian Ke...
Mendorong Kesamaan Sikap Penundaan Amendemen Konstitusi
Penundaan menjadi bagian mencegah proses amandemen konstitusi tidak melebar dengan memasukkan usulan...
Wacana PPHN dan Perbaikan Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi
Amandemen yang diusulkan haruslah bersifat strategis dan menjadi pemecahan atas permasalahan bangsa.
MPR-DPD Ingatkan Pentingnya PPHN dalam Amandemen Konstitusi
Keberadaan PPHN yang bersifat arahan dipastikan tak akan mengurangi kewenangan pemerintah dalam meny...
Bolehkah Pengusaha Merotasi Karyawan Secara Sepihak?
Dalam suatu perjanjian kerja tertulis antara pengusaha dengan karyawan, sekurang-kurangnya memuat sa...
Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Mungkinkah?
Hingga saat ini, MK belum memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 7 UUD 1945, sehingga jalan hu...
MPR: Ada Enam Aspirasi Agenda Amandemen Konstitusi
Mulai amandemen terbatas, kembali ke UUD yang asli, hingga tidak perlu amandemen UUD Tahun 1945 keli...
Wacana Amandemen Konstitusi Masih Terbelah
MPR terus melakukan safari kebangsaan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk mengukur perlu...














