Revisi KUHAP Harus Segera Dirampungkan Sebelum Berlakunya KUHP Nasional pada 2026
Juniver mengusulkan sejumlah materi Revisi KUHAP, mulai jangka waktu penyelesaian perkara di semua t...
Penegakan Hukum Tahun 2024: Potret Buram Berlatar Suram
Mari bersama-sama memastikan bahwa tahun-tahun mendatang akan menjadi saksi dari hukum yang benar-be...
Aturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK
Presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus dimiliki partai politik untuk...
Komisi II DPR Bertekad Segera Revisi UU ASN
Substansi yang akan diatur antara lain membuka peluang rotasi ASN yakni berpindah tugas ke daerah la...
6 UU Hasil Prolegnas 2020-2024 yang Disorot Publik Sepanjang 2024
Yakni UU ITE, RUU Daerah Khusus Jakarta, RUU KIA, RUU KSDAHE, RUU Desa, dan RUU Kementerian Negara.
Mbah Jarwo dan Pilkada Tanpa Demos
Semakin kuat oligarki, semakin lemah demos (rakyat). Semakin luas kekuasaan terbagi-bagi ke tangan o...
Merevisi KUHAP Perlu Sinkronisasi dengan Peraturan Terkait
Jika KUHAP tak segera direvisi, maka pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Huk...
Menyempurnakan Regulasi Subsidi BBM, Menuju Distribusi Tepat Sasaran
Dari beragam permasalahan yang muncul, pemerintah disarankan untuk memperbaiki regulasi subsidi BBM ...