Materi Ajar Keparlemenan Berbasis Praktik Jadi Fokus Penataran APHTN-HANDPR
Meliputi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, serta kewenangan DPR dalam pengangkatan pejabat pub...
Penataran Keparlemenan APHTN-HAN bersama DPR Resmi Dibuka
Penataran ini mempertemukan pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dengan praktisi...
3 Urgensi Revisi UU Migas, dari Putusan MK Hingga Tantangan Energi Nasional
Revisi UU Migas diperlukan untuk menjalankan mandat konstitusi dan menindaklanjuti putusan MK. Serta...
Kementan Ingatkan RUU Komoditas Strategis Tak Tabrak UU Sektoral
Pengaturan komoditas strategis sudah diatur dalam berbagai regulasi seperti UU Perkebunan, UU Petern...
Independensi MK Terancam, Pakar Kritik Pola Rekrutmen Hakim Unsur DPR
Proses pemilihan hakim MK harus dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Ia be...
Polemik Hakim MK, Prof Jimly Dorong Evaluasi Sistem Rekrutmen
Frasa dipilih oleh dalam konstitusi harus dipahami secara tepat. Ketentuan tersebut tidak berarti ha...
Pemilihan Adies Kadir jadi Hakim MK Dinilai Borok dan Melanggar Konstitusi
Proses dilakukan secara tertutup dan publik tidak diberikan ruang untuk memberikan masukan. Cara dem...
Disahkan Paripurna DPR! Pemerintah Wajib Jalankan 8 Poin Percepatan Reformasi Polri
Anggota Polri boleh mengampu jabatan di luar struktur Polri sebagaimana diatur Perpol 10/2025. Penga...