Penguatan Peran Hakim Melalui Prinsip Judicial Scrutiny dalam RUU KUHAP
Profesi hakim sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi yudikatif menjadi tumpuan bagi para pen...
Dari Gaji DPR dan DPRD Hingga Aturan Pembayaran Royalti Lagu
Dibahas pula ketentuan tarif PBB-P2 hingga prosedur pengesahan badan hukum perkumpulan.
PLN Sodorkan 7 Substansi Pokok RUU Ketenagalistrikan
Antara lain RUU diharapkan menegaskan peran PLN sebagai agent of state atau PSO dengan segala konsek...
RUU Haji dan Umrah Disetujui jadi UU, Kementerian Urusan Haji dan Umrah Bakal Dibentuk
RUU Haji dan Umrah memuat ketentuan baru antara lain membentuk lembaga penyelenggara ibadah haji dan...
Komisi II DPR Soroti Tantangan Serius Otonomi Fiskal Daerah
Hanya 4,76 persen atau 26 daerah yang punya kapasitas fiskal kuat, tapi mayoritas 493 daerah atau 92...
RUU Haji dan Umrah Bakal Diparipurnakan, Ini Beberapa Substansinya
Antara lain pembahasan BPIH dan pembentukan Panja dilakukan 30 hari setelah ibadah haji selesai atau...
7 Catatan DPD Untuk RUU Haji dan Umrah, dari Penguatan Lembaga Sampai Sanksi
Diusulkan penetapan BPIH dilakukan lebih awal maksimal 6 bulan sebelum pelaksanaan. Kompensasi otoma...
DPR Targetkan Revisi UU P2SK Tuntas Tahun 2025
Revisi UU P2SK berawal dari tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XXII/2024 ya...