<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pada dasarnya, pada hari libur resmi,&nbsp;pekerja tidak wajib bekerja. Namun, pengusaha dibolehkan untuk mempekerjakan pekerja di hari libur resmi tersebut apabila pekerjaan yang bersangkutan harus dilaksanakan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Sebagai konsekuensinya, pekerja yang dipekerjakan di hari libur resmi seperti hari raya keagamaan, berhak mendapat upah kerja lembur. Bagaimana cara menghitung upah lembur hari raya keagamaan?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>
</div>


Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan

Tempat ibadah. Foto: ilmupengetahuan.com

Meski setiap tahun masuk dalam daftar prolegnas prioritas, tapi tak ada pergerakan pembahasan RUU PTSA di Baleg. 

Pembakaran Masjid di Garut, Pentingnya Memperjelas Nasib RUU PTSA

Ketua Umum AKPI Imran Nating saat perayaan Natal 2022, Jumat (20/1/2023) malam. Foto: RES

Selain ibadah dan perayaan natal juga bisa membangun paguyuban, solidaritas sesama anggota AKPI agar dalam bekerja tetap profesional dan punya dampak ke masyarakat. 

AKPI Gelar Perayaan Natal, Berharap Bisa Memperkuat Solidaritas

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Salah satu kegiatan yang dibatasi dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (&ldquo;PSBB&rdquo;) adalah kegiatan keagamaan. Dengan adanya PSBB masyarakat diminta untuk melakukan kegiatan kegamaan di rumah masing-masing.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Meskipun praktiknya masih banyak masyarakat yang melanggar aturan PSBB tersebut, siapa saja dilarang untuk melakukan kekerasan dalam menegur mereka yang hendak beribadah. Pelakunya dapat dijerat tindak pidana pengeroyokan (Pasal 170 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;)) atau tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Situasi PSBB pun tidak dapat menjadi alasan pemaaf.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Menghentikan Kegiatan Keagamaan dengan Kekerasan Saat PSBB?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Majelis taklim merupakan salah satu bentuk dari pendidikan diniyah nonformal yang dibentuk untuk memberikan pendidikan keagamaan. Majelis taklim dapat didirikan oleh perseorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, masjid, dan mushala. Pendaftaran majelis taklim dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh pengurus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau melalui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Ketentuan Penyelenggaraan Majelis Taklim

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada dasarnya tidak memerlukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, sesuai <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/undangundang-nomor-9-tahun-1998" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 9 Tahun I998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum</a>. Meskipun demikian, status kepemilikan tempat penyelenggaraan kegiatan tersebut harus diperhatikan. Sesuai <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18913/peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-nomor-51-tahun-1960#dokumen" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya</a>, terdapat sanksi bagi mereka yang menggunakan tanah milik orang lain tanpa izin.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div><span style="background-color:white"><span style="color:#222222">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</span></span></div>


Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Haruskah Berizin?

​​​​​​​Sistematika dalam penyusunan RUU  serta pasal-pasal yang yang diatur mesti ditata kembali, sehingga tidak bertentangan dengan UU Sisdiknas dan PP Pendidikan Agama dan Keagaman.

DPD Minta RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Dikaji Mendalam

Kewajiban Masjid Berbadan Hukum Agar Bisa Memperoleh Dana Hibah dari APBD

Beranda

Home

keagamaan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#keagamaan