Pemerintah 'Gencar' Kembangkan Layanan Apostille
Kementerian Hukum dan HAM RI selaku competent authority telah melakukan koordinasi dengan seluruh ka...
Menkumham: Informasi Hukum Harus Cepat Disampaikan kepada Masyarakat
Agar informasi hukum seperti regulasi dan kebijakan yang diterbitkan dapat dengan cepat dipahami mas...
Begini Tanggapan DJKI Terkait Kasus 'Open Mic Indonesia'
DJKI menyebutkan permohonan merek Open Mic Indonesia dengan nomor permohonan J002013025009 diterima ...
Seluk Beluk Mekanisme Apostille di Indonesia
Melalui pendekatan praktikal, Indonesian Law Digest mengulas tuntas mekanisme Apostille di Indonesia...
Pemerintah Siapkan Laporan UPR 2022 untuk Dewan HAM PBB
Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan, telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan da...
Meninjau Ulang Lapas, Begini Desain Penjara Humanis Mahasiswa ITB
Memanusiakan Warga Binaan: Perancangan Lembaga Pemasyarakatan dengan Pendekatan Arsitektur Humanis. ...
Kemenkumham Siapkan 2 Kebijakan Tangani Dugaan Pelanggaran HAM
Antara lain menyusun rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penanganan Dugaan pelanggaran...
Layanan Apostille, Memudahkan Proses Legalisasi Dokumen Publik Asing
Kini tercatat sudah masuk 2.918 permohonan Apostille. Dengan rincian sebagian dokumen yang dimohonka...














