<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Landasan hukum bagi perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia adalah tercantum pada sejumlah pasal di antaranya dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UUD 1945</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59424bd20c01f/undang-undang-nomor-5-tahun-2017/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Pemajuan Kebudayaan</a>, dan instrumen hukum terkait lainnya yang mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, <a href="https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengetahuan-tradisional-cl2922" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">perlindungan hukum pengetahuan tradisional</a>, hingga pelestarian budaya di daerah tertentu seperti misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Landasan Hukum Perkembangan Kebudayaan Masyarakat Indonesia

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apabila ternyata pendaftaran merek (berupa logo) lomba seni organisasi Anda <u>belum</u> dilakukan, tetapi organisasi lain yang menggunakan merek Anda nyatanya telah mendaftarkan merek tersebut, maka yang mendapatkan hak atas merek adalah organisasi lain tersebut. Namun, Anda memiliki upaya hukum yaitu berdasarkan Pasal 76 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/534/undang-undang-nomor-20-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a> dengan mengajukan <strong>gugatan pembatalan merek</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tetapi apabila ternyata merek Anda <u>telah</u> didaftar, maka Anda dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:</div>
<ol style="list-style-type:lower-alpha">
<li style="text-align:justify">
<div>gugatan ganti dan/atau</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.</div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Adakah sanksi pidana yang dapat diterapkan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Upaya Hukum Jika Merek Digunakan Pihak Lain

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Memang terdapat aturan dalam Pasal 63 ayat (1) <u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt594249ab91e56/node/534/uu-no-3-tahun-2017-sistem-perbukuan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan</a></u> bahwa penerbit dilarang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun penerbit diperbolehkan menjual buku teks pendamping melalui toko buku. Penerbit juga diperbolehkan memiliki toko buku karena memang tidak ada larangan yang mengatur.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Larangan Penjualan Buku Teks Pendamping Secara Langsung ke Sekolah

Kriteria Sebuah Bangunan Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya

Apakah Desa dengan Sebutan Lain Tunduk Juga Pada UU Desa?

Penggusuran Cagar Budaya untuk Pembangunan Kilang Minyak

Beranda

Home

kebudayaan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kebudayaan