<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Setiap tenaga medis, termasuk dokter dan dokter gigi harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pendidikan profesi. Lebih lanjut, untuk menjalankan praktik, dokter sebagai tenaga medis wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (&ldquo;STR&rdquo;) dan Surat Izin Praktik (&ldquo;SIP&rdquo;). Lalu, apa jerat hukum bagi dokter gadungan yang tidak memiliki STR dan/atau SIP?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Sanksi Pidana bagi Dokter Gadungan

BPOM termasuk dalam lingkup Penguasa menurut Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun 1986 yang sudah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Gugatan PMH terhadap Penguasa dalam Kasus Peredaran Obat dengan Cemaran

Putusan perkara pidana yang menimpa dokter Setianingrum sering dijadikan rujukan mengenai malpraktik. Peradilan medik dipandang sebagai jalan keluar. 

Urgensi Peradilan Medis, Refleksi atas Putusan Kasus Dokter Setianingrum

<p>Upaya memiliki anak di luar cara alami telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Contoh prosedur yang dilakukan adalah bayi tabung sebagai reproduksi buatan. Namun, apakah donor sperma termasuk dalam reproduksi buatan yang sah di Indonesia? Kemudian, apa sanksi jika dokter melakukan malpraktik?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Sahkah Donor Sperma di Indonesia?

<p>Pada prinsipnya, hubungan hukum antara dokter dengan pasien disebut hubungan kesepakatan terapeutik/perikatan terapeutik yang melahirkan aspek hukum <em>inspanning verbintenis</em>, yakni <u>ikhtiar sebaik-baiknya sesuai standar yang berlaku</u>. Hal tersebut mengingat, objek transaksi tersebut adalah <u>upaya penyembuhan yang hasilnya tidak pasti</u>.</p>

<p>Hubungan tersebut melahirkan serangkaian hak dan kewajiban, di antaranya yakni <strong>dokter wajib melakukan tindakan kedokteran atas persetujuan yang diberikan pihak yang berhak</strong> (pasien/keluarganya) setelah yang bersangkutan mendapatkan penjelasan (<em>informed consent</em>). Selain itu, <strong>dokter juga wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran</strong>, yang meliputi standar profesi dan standar prosedur operasional.</p>

<p>Jika kewajiban tersebut dilanggar dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pasien, apa saja upaya hukum yang bisa dilakukan?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total?

Penilaian Majelis Kehormatan dalam komunitas profesi dokter dipertimbangkan oleh pengadilan. Hubungan hukum pasien, dokter, dan Rumah Sakit bukan sepenuhnya kontrak perdata yang setara antara para pihak.

Batas Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Dokter dalam Malapraktik Tindakan Medis

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Ambulans termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dalam keadaan darurat <strong>wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan dilarang menolak pasien</strong>. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</a>, dan <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> apabila orang yang tidak diselamatkan itu meninggal.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Sanksi bagi Sopir Ambulans yang Tak Mau Angkut Korban Kecelakaan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Rumah sakit pada dasarnya berwenang untuk membuat larangan mengambil foto atau video di rumah sakit. Larangan sejenis merupakan upaya pihak rumah sakit untuk melindungi hak privasi pasien.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, perekaman terhadap suatu dugaan malapraktik secara langsung dengan menggunakan kamera bukanlah termasuk pelanggaran. Namun, perekam yang menyebarkan video tersebut kepada publik perlu berhati-hati dengan kemungkinan adanya laporan dari pihak yang direkam.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Larangan Mengambil Foto/Video di Rumah Sakit

Beranda

Home

malpraktik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#malpraktik