Ilustrasi dokumen yang rusak. Foto: screenshot layar youtube

Kerusakan terhadap dokumen harus di perhatikan karena merupakan suatu hal yang penting untuk dijaga dan dipelihara dengan baik. Kerusakan pada dokumen dapat dilakukan perbaikan dengan mengunjungi Arsip Nasional RI.

Cara Mengurus Dokumen Rusak Akibat Bencana Alam

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah dokumen kependudukan yang memuat data kependudukan serta <strong>data pribadi yang</strong> wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, KTP merupakan data pribadi yang sudah sepatutnya diberikan pelindungan. Apa saja ketentuan yang mengatur tentang pelindungan data pribadi KTP?</p>
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>


Apakah KTP Merupakan Data Pribadi yang Dilindungi?

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

Koordinasi antara Kominfo dengan ekosistem pengendali data disimpulkan dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia yang muncul beredar publik berkaitan dengan data NIK dan nomor telepon. 

Kebocoran Data Kartu SIM, Sanksi Pidana Pembocor Data Pribadi Perlu Didorong

Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Juniardi.

DJP terus berupaya melakukan sinkronisasi data DJP dan Dukcapil antara NPWP dan NIK.

Belum Bisa Login dengan NIK, Wajib Pajak Bisa Update Data Secara Mandiri

Media Briefing Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan berlakunya NIK sebagai NPWP, tidak semua warga negara wajib membayar pajak, Kewajiban pajak hanya berlaku bagi WP yang mempunyai pendapatan di atas PTKP.

NIK Jadi NPWP Sebagai Basis Sistem Administrasi Perpajakan

Ilustrasi: BAS

Pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan penerimaan dari semua subjek pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Gali Potensi Penerimaan Pajak, Ini Penjelasan DJP

Dalam PMK 112/2022 terdapat tiga format NPWP. Apa saja?

Simak! Begini Format NPWP Terbaru

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Foto: RES

DJP juga merilis kemudahan lainnya, di antaranya yaitu situs pajak dwibahasa (bilingual website) www.pajak.go.id dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan validasi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB) oleh Notaris/PPAT secara online.

Resmi, NIK Bisa Digunakan Sebagai NPWP

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#nik