Membatasi Ketua Umum, Menghidupkan Kaderisasi Parpol
Rekomendasi KPK sebaiknya dibaca sebagai alarm, bukan intervensi. Alarm bahwa demokrasi tidak cukup ...
Kewajiban Negara Atur Demokrasi Internal Parpol Sesuai Prinsip Horizontal Application of Human Rights
Reformasi hukum partai politik dan pemilu harus diarahkan pada pengaturan demokrasi internal partai:...
Menkum Sebut Presiden Sudah Komunikasi dengan Parpol Soal RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset tidak masuk Prolegnas 2025. Pemerintah sedang menunggu masa reses DPR untuk kemu...
Menelaah Aturan Larangan Rangkap Jabatan Menteri dengan Ketua Parpol
Permasalahan rangkap jabatan terjadi akibat rendahnya komitmen pemerintah menghindari konflik kepent...
Pemerintahan Prabowo-Gibran Rencanakan Dana Parpol dari APBN
Proses keterbukaan dan transparansi dimulai dari hulu yakni pendanaan partai politik. Partai politik...
Putusan MK Soal Pejabat Jaksa Agung non Parpol, Perkuat Independensi Kejaksaan
Putusan MK No.6/PUU-XXII/2024 memberikan kesempatan yang lebih luas bagi warga korps adhiyaksa menit...
Mengenal Tujuan dan Fungsi Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Ada 24 partai politik peserta Pemilu 2024. Berikut tujuan dan fungsi kehadiran kedua puluh empat par...
Melihat Pengaruh Parpol Terhadap Kualitas Caleg
Kedua hal ini saling berkesinambungan. Untuk itu, calon pemilih perlu dengan cermat mengetahui latar...














