Pemerintah menggunakan 2 “senjata” dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yakni j...
Karena rendahnya respons pemerintah, Komnas HAM berinisiatif mencari dukungan internasional dengan m...
Karena berpotensi melemahkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat dan menghapus asas retroaktif.
Antara lain menyiapkan hakim yang akan menangani perkara.
Karena kurang alat bukti yang kuat sehingga berakibat terduga pelakunya dibebaskan pengadilan.
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme pengadilan HAM tergolong sulit. Komisi Ke...
Terdapat beberapa kategori yang dapat disebut sebagai upaya untuk perlindungan saksi dan korban.
Ya, benar. Mahkamah Agung (“MA”) baru saja menerbitkan Perma 1/2022 tentang tata cara pe...