Jelang Idul Fitri, Depok dan Mataram Perketat Penggunaan Kendaraan Dinas
ASN dilarang memakai fasilitas negara untuk mudik atau kepentingan pribadi guna mencegah penyalahgun...
PSKN FH Unpad Dorong Kemendagri Evaluasi Penataan Daerah
Lonjakan dari 319 daerah otonom sebelum reformasi menjadi 552 daerah otonom pada tahun 2024 membawa ...
Otonomi Daerah Dinilai Masih Simetris, Politik Hukum Pusat-Daerah Perlu Tata Ulang
Selama 25 tahun otonomi daerah berjalan, namun sejumlah pakar dan pembuat kebijakan menilai pelaksan...
Pemerintah Siapkan Rapor Kepatuhan HAM untuk Instansi Pusat dan Daerah
Peristiwa seorang siswa di NTT yang mengakhiri hidupnya karena diduga tidak dapat membeli alat tulis...
Kemendagri Gelar Rakornas 2026, Perkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Rakornas digelar untuk menciptakan kesamaan visi dan strategi dalam menjalankan program prioritas Pr...
Ini 11 Substansi Penting RUU Masyarakat Hukum Adat
Pemerintah membentuk panitia untuk memberi pengakuan kepada MHA melalui tahap identifikasi, verifika...
Tarif Sewa BMD Dinilai Memberatkan, Kementerian Komdigi Minta Pemda Selaraskan Regulasi
Ketidakselarasan kebijakan daerah dikhawatirkan menghambat investasi dan memperlambat pemerataan jar...
Harmonisasi Regulasi Jadi Titik Temu Penegakan Zero ODOL 2027
Pemerintah mendorong keselarasan kebijakan pusat daerah. Sedangkan dunia usaha mengingatkan perlunya...














