Pada dasarnya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (&ldquo;PKPU&rdquo;) tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan. Jika demikian, bagaimana jika di saat yang bersamaan persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) juga berjalan atas penuntutan gaji yang telat dibayarkan perusahaan yang juga debitur PKPU?&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Sidang PKPU dan PHI Berjalan Bersamaan

Ilustrasi perselisihan hubungan industrial. Foto: pexels.com

Sering dengar istilah perselisihan hubungan industrial? Pada intinya, perselisihan seputar hak, PHK, kepentingan, atau dengan serikat buruh/pekerja masuk dalam kategori ini.


Perselisihan Hubungan Industrial dan Cara Penyelesaiannya

Tidak ada penyalahgunaan keadaan apabila pekerja mengundurkan diri tanpa paksaan dan sudah menerima hak-haknya.

Penyalahgunaan Keadaan dalam Hubungan Industrial

Tunjangan Hari Raya (&ldquo;THR&rdquo;) merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada seluruh pekerjanya. Akibat pandemi COVID-19, tak dipungkiri terdapat perusahaan yang terkena dampak dan masih belum dapat membayar THR, oleh karenanya Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran sebagai pedoman pembayaran THR di masa pandemi COVID-19.

Mengenai THR yang tidak kunjung dibayarkan kepada pekerja pada dasarnya termasuk sebagai perselisihan hak dalam perselisihan hubungan industrial dan belum dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan kepailitan, sebab rekan-rekan sesama pekerja merupakan suatu kesatuan dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Sehingga, syarat kepailitan dua atau lebih kreditor belum terpenuhi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

THR Belum Dibayar, Bisakah Jadi Dasar untuk Mempailitkan Perusahaan?

Setiap pekerja/buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demoktratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pengertian yang berbeda antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh (&ldquo;SP/SB&rdquo;) yang dibentuk dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, hanya saja dalam setiap pelaksanaan dan keanggotaannya harus merujuk pada ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (&ldquo;AD/ART&rdquo;) SP/SB yang diikuti dan juga seorang pekerja/buruh hanya boleh menjadi anggota dalam satu SP/SB saja.

Lalu, bolehkah SP/SB dari luar perusahaan mewakili pekerja hingga tingkat Pengadilan Hubungan Industrial?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Serikat Pekerja dari Luar Perusahaan Mewakili Pekerja dalam Gugatan PHI?

Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Juanda Pangaribuan (kiri) dalam diskusi virtual seputar penyelesaian hubungan industrial yang diselenggarakan Hukumonline, Selasa (31/8/2021).  Foto: RFQ

Mulai penyelesaian tingkat bipartit, mediasi, di PHI, hingga permohonan kasasi di MA.

Memahami Tahapan Penyelesaian Konflik Hubungan Industrial di Perusahaan

Serikat pekerja/buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak mewakili pekerja/buruh sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial, termasuk perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana Anda alami.

Di sisi lain, serikat pekerja/buruh dapat dibentuk di luar perusahaan berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, dan bentuk lain sesuai kehendak pekerja/buruh. Kemudian mengingat pula masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/buruh adalah hak dasar pekerja/buruh, maka bolehkah serikat pekerja/buruh mewakili pekerja/buruh yang bukan anggotanya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Serikat Pekerja Mewakili Pekerja yang Bukan Anggotanya?

Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Foto: RES

Dalam replik penggugat mempertanyakan mengapa jika bentuknya penugasan kliennya dikenakan penalty.

Digugat Karyawannya Sendiri, Begini Tanggapan SKK Migas

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#phi