<p>Rumah <strong>dapat digunakan sebagai kegiatan usaha</strong><strong> secara terbatas</strong> tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Namun, pemanfaatan rumah untuk kegiatan usaha ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat dimana lokasi usaha dijalankan.</p>

<p>Penting juga untuk memastikan bahwa restoran Anda berada pada lokasi yang sesuai peruntukannya sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi setempat.</p>

<p>Selain itu, perlu Anda ketahui, perizinan berusaha yang diperlukan untuk usaha restoran kini turut <strong>ditentukan berdasarkan jumlah tempat duduk tamu</strong> yang disediakan.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Ini Izin Usaha Terbaru untuk Restoran!

<p>Sesuai dengan yang dinyatakan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d415da26030a/surat-edaran-menteri-dalam-negeri-nomor-503-6491-sj-tahun-2019/document">Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah</a>, benar disebutkan bahwa Surat Keterangan Domisili Usaha (&ldquo;SKDU&rdquo;) <strong>telah dihapus dan tidak berlaku</strong>.</p>

<p>Apa alasan dihapusnya SKDU sebagai salah satu syarat perizinan dan apakah sistem perizinan yang berlaku saat ini?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


SKDU Sudah Dihapus, Ini Dasar Hukumnya

Ilustrasi: HOL

RDTR yang tidak lengkap dinilai akan menghambat proses perizinan melalui OSS Berbasis Risiko.

Pemerintah Minta Pemda Selesaikan RDTR untuk Kepentingan OSS

Ketua MA M. Syarifuddin saat menandatangani peresmian ruang PSTP Badan Peradilan Agama MA, Selasa (28/7). Foto: Humas MA   

Ketua MA berharap agar IT dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi perhatian yang besar bagi para ketua pengadilan tingkat Pertama dan tingkat Banding.

Pesan Ketua MA Saat Resmikan Ruang PTSP Badilag

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dengan diluncurkannya <em>Online Single Submission </em>(OSS) ini, berarti bahwa PTSP tidak lagi diselenggarakan oleh Pemerintah dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b39f552d29bd/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2018" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik</a> (&ldquo;PP 24/2018&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Menurut Anggota Tim Reformasi Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, penerbitan kebijakan OSS, melalui <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59d49d2806b84/node/534/peraturan-presiden-nomor-91-tahun-2017" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha</a> dan PP 24/2018, menuntut adanya penyesuaian kembali aktivitas-aktivitas manajemen pelayanan yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a7d4d009d337/nprt/lt51274e424fa32/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-138-tahun-2017" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Penyesuaian Aktivitas Manajemen Pelayanan PTSP Pasca Hadirnya OSS

Ilustrasi iklim investasi. BAS

Sistem OSS masih terus disempurnakan.

Pelaksanaan OSS di Daerah Harus Lewat PTSP

Ilustrasi: BAS

​​​​​​​APINDO berharap implementasi OSS dapat lebih baik dari eksekusi PTSP yang selama ini masih banyak dikeluhkan para pelaku usaha.

Soal Potensi Benturan Kewenangan PTSP dan OSS, Ini Jawaban Pemerintah

Danang mempertanyakan keberadaan perizinan melalui sistem PTSP pasca diluncurkannya OSS.

APINDO: Fungsi PTSP dan OSS Harus Diperjelas

Beranda

Home

ptsp

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#ptsp