Quo Vadis Hukum Perizinan di Indonesia
Masalah perizinan telah lama menjadi fokus kajian Hukum Administrasi Negara (HAN). Sebuah karya akad...
Konsekuensi Hukum Luas Rumah KPR Berbeda dengan di PBG
Jika terdapat ketidaksesuaian luas bangunan rumah antara fakta di lapangan dengan data yang termuat ...
Guru Besar FH Ubaya Usul 5 Substansi Ini Masuk UU Ketenagakerjaan Baru
Mulai dari merekonstruksi frasa pekerja, perlindungan pekerja sektor informal, pekerja domestik, pek...
Apakah Law Firm Tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan?
Law firm pada dasarnya tetap tunduk pada hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk itu, mengenai pem...
Mengantisipasi Dampak Perubahan Aturan Outsourcing UU Cipta Kerja
Ada potensi pekerjaan yang bisa diserahkan kepada perusahaan alih daya bakal dibatasi hanya untuk je...
5 Alasan Kalangan Buruh Kembali Ajukan Uji Formil UU Cipta Kerja
Antara lain materi muatan Perppu Cipta Kerja secara substansi sama dengan UU No.11 Tahun 2020 Tentan...
Kemenaker Klaim UU Cipta Kerja Lebih Lindungi Buruh, Ini Alasannya!
Terdapat tiga aspek pelindungan pekerja. Seperti perluasan akses lapangan kerja, pelindungan pekerja...














