Bencana yang menimpa provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh beberapa waktu lalu menuai keprihatinan publik. Kalangan masyarakat sipil menilai bencana itu tak sekedar dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan tinggi, tapi ada yang salah dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI).
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan awalnya kalangan masyarakat sipil mendorong RUU Keadilan Iklim, tapi dalam perjalananya di DPR menjadi RUU PPI. Walhi bersama organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (Aruki) sudah menyampaikan beragam substansi untuk beleid tersebut. Sayangnya, usulan koalisi dimentahkan, tak ada yang masuk dalam RUU PPI.
Boy menyebut sedikitnya ada 2 substansi yang luput dalam RUU PPI. Pertama, terkait state obligation. RUU ini tidak mengatur tanggung jawab negara memitigasi laju perubahan iklim dan menggunakan otoritas untuk menagih jejak karbon negara-negara maju.
“Jadi dalam RUU PPI ini tidak ada pendekatan loss and damage”, katanya dalam acara Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2026, Rabu (28/01/2026).
Baca juga:
- ICEL Dorong RUU KUHAP Perkuat Perlindungan Aktivis Lingkungan dan Pertegas Pertanggungjawaban Korporasi
- Pengaturan Anti-SLAPP Perlu Masuk RUU KUHAP untuk Lindungi Pejuang Lingkungan dan HAM
Kedua, RUU PPI absen mengatur mekanisme tanggung jawab korporasi. RUU ini gagal menempatkan korporasi –terutama di sektor energi fosil, ekstraktif, industri besar, dan infrastruktur sebagai aktor utama penyebab krisis iklim. Perlu ditegaskan prinsip keadilan korektif mewajibkan pihak yang berkontribusi besar terhadap krisis iklim untuk menanggung beban pemulihan, mengganti kerugian, dan pemulihan dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan.
RUU PPI tidak memuat kewajiban korporasi untuk mempertanggungjawabkan emisi historis, membayar ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan, melakukan pemulihan lingkungan dan sosial secara langsung. Apalagi menanggung biaya adaptasi masyarakat terdampak. Selain itu, tidak ada sanksi yang tegas kepada para korporasi penyumbang emisi besar. Sanksi dalam Bab Penegakan Hukum hanya bersifat administratif dan diserahkan pada pengaturan turunan, tanpa jaminan efek jera.
