Banyak kalangan yang menilai saat ini Indonesia mengalami penyempitan ruang publik dan kemunduran demokrasi. Direktur LP3ES, Wijayanto, menyebut istilah yang digunakan sebagian pakar, bahkan bukan sekedar kemunduran demokrasi, tapi sudah mengarah pada otoritarianisme. Hal tersebut mulai dirasakan sejak 2015 dan berlanjut sampai saat ini. Konsolidasi elit semakin kuat, dapat dilihat dari beberapa UU yang diterbitkan dalam waktu yang cepat, seperti revisi UU KPK, UU Cipta Kerja.
Wijayanto juga menyayangkan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terutama dalam menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19. Pemerintah bersikap seolah pandemi Covid-19 tidak akan sampai ke Indonesia. Oleh karena itu, narasi yang berkembang menekankan pada kepentingan ekonomi dan peningkatan sektor pariwisata. Padahal yang perlu dilakukan pemerintah itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kemungkinan akan menghadapi krisis.
“Seolah nyawa warga tidak menjadi panglima (hal utama, red), tapi kepentingan ekonomi elit yang diutamakan,” kata Wijayanto dalam diskusi secara daring bertema “Kewargaan, Inklusi, dan Keadilan: Dinamika Advokasi bagi Kelompok Rentan,” Senin (23/8/2021). (Baca Juga: 3 Alasan Hukum Pembuat Mural Bermuatan Kritik Tidak Dapat Dipidana)
Dia juga menyoroti berbagai kebijakan lain yang diterbitkan pemerintah dan DPR, seperti pembahasan UU Cipta Kerja dan Pilkada langsung yang dipaksakan untuk digelar di tengah pandemi Covid-19. Parahnya, ada upaya untuk memanipulasi opini publik terutama di media sosial (buzzer, red) untuk mendukung beragam kebijakan yang dinilai bermasalah itu.
“Secara prosedural Indonesia menjalankan demokrasi, tapi kebijakan politik yang dikeluarkan mengabaikan partisipasi publik,” bebernya.
Menurut, kemunduran demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari beragam kajian seperti Economist Intelligence Unit yang menilai kebebasan sipil di Indonesia tahun 2019 hanya 5,59, kalah dari Singapura 7,06. Tahun 2020 juga tak berubah signifikan dimana Indonesia skorsnya 5,99. Hasil survey LP3ES juga menunjukkan leih dari setengah koresponden yang merasa takut untuk menyatakan pendapat.
Dia melihat salah satu masalah yang menyebabkan kemunduran demokrasi, khususnya terkait kebebasan sipil mengalami pemberangusan yang sifatnya struktural. Kebebasan sipil perlu keseimbangan antara peran negara dan masyarakat sipil. Negara tidak boleh lebih kuat dari masyarakat sipil karena menjadi leviathan atau monster yang akan memberangus hak-hak warga. Jika masyarkat sipil yang lebih kuat dari negara, hasilnya akan terjadi kekacauan.