Partai Buruh telah mengantongi Surat Keputusan MenkumHAM Nomor: M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2022, tanggal 4 April 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, dan Surat Keputusan Nomor: M.HH-05-AH.11.02 Tahun 2022, tanggal 04 April 2022, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026. Dua surat penting itu menjadi bekal Partai Buruh untuk bisa ikut dalam kontestasi Pemilu 2024.
Setelah mengantongi surat pengesahan itu Partai Buruh mengajukan sedikitnya 5 tuntutan. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan 5 tuntutan itu penting untuk menjaga dan melaksanakan mandat konstitusi. Pertama, menolak usulan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode baik melalui amendeman atau konvensi konstitusi.
“Jika perpanjangan masa jabatan ini tetap dipaksakan Partai Buruh bersama elemen masyarakat sipil seperti buruh, petani, nelayan, buruh migran, pekerja rumah tangga dan lainnya akan menyelenggarakan demonstrasi,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Baca:
- Akademisi FH UGM: Butuh Partai Buruh yang Kuat untuk Melawan Oligarki
- Akademisi FH UGM Beberkan Bahaya Terselubung Sistem Presidensial
- Presidential Threshold Dinilai Melemahkan Sistem Presidensial
Kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menggelar pidato resmi yang menyatakan tidak bersedia diperpanjang masa jabatannya. Pernyataan Presiden Jokowi yang memerintahkan jajarannya untuk tidak membahas perpanjangan masa jabatan itu menurut Iqbal hal itu tidak tegas. Presiden Jokowi harus menyatakan secara langsung secara jelas dan tegas tidak bersedia memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode.
Ketiga, Iqbal meminta Jokowi mencopot 3 Menteri yang kerap mewacanakan masa jabatan Presiden 3 periode. Ketiga menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.
Keempat, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak memilih partai politik yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. “Jangan pilih partai politik yang membajak konstitusi,” ujarnya.
Kelima, Iqbal meminta pimpinan DPR dan DPD secara terbuka menyatakan tidak akan menerima usulan perpanjangan masa jabatan Presiden untuk 3 periode. Selain itu, Iqbal menyebut kelima tuntutan itu akan disampaikan dalam demonstrasi yang akan digelar beberapa waktu ke depan.
Soal peringatan hari buruh internasional (Mayday) tahun 2022, Iqbal mengatakan peringatannya akan digeser sekitar 12 Mei 2022. Sebab, tanggal 1 Mei diperkirakan masuk malam takbiran atau H-1 sebelum hari raya lebaran. Peringatan Mayday tahun 2022 akan digelar di 33 provinsi dan berpusat di Jakarta.
Iqbal juga mengusulkan pemerintah untuk mengalokasikan subsidi untuk minyak goreng kemasan, bukan minyak curah dengan harga Rp14 ribu dari harga saat ini sekitar Rp28 ribu per liter. Dia juga mengkritik cara pemerintah mengalihkan penggunaan BBM jenis petralite ke pertamax. Hal tersebut membuat BBM pertalite sulit diperoleh masyarakat. Hal itu sama seperti kebijakan sebelumnya dimana pemerintah mengalihkan penggunaan BBM jenis premium ke pertalite.
Tak ketinggalan, Iqbal juga mendesak pemerintah segera menerbitkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2022 tentangn Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Beleid itu harus segera direvisi, sehingga buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa menerima manfaat JHT dengan masa tunggu paling lama sebulan. Terakhir, Iqbal mendesak tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2022 dibayar tunai tanpa dicicil.