Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat atau PP 55/2025 resmi berlaku per 3 Januari 2026 lalu.
Bagian Penjelasan Umum PP 55/2025 menerangkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (3) UUD 1945.
Terkait penerapan hukum adat lebih lanjut, Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional atau UU 1/2023 mengatur ketentuan bahwa tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dalam peraturan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, PP 55/2025 ini dibentuk untuk mengatur aturan pelaksana hukum adat sebagai berikut.
Kriteria Hukum Adat dan Tindak Pidana Adat
Suatu nilai atau hukum dalam masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai hukum adat haruslah memenuhi dua kriteria, yakni:
- sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum yang diakui masyarakat; dan
- diakui juga dilaksanakan oleh masyarakat hukum setempat.
Lebih lanjut, suatu tindak pidana adat yang terdapat pada hukum adat haruslah memenuhi empat kriteria berikut.
- Bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat.
- Tidak diatur dalam KUHP.
- Berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di wilayah hukum adat tersebut.
