Aturan Pelaksana Hukum Adat Terbaru dalam PP 55/2025
Terbaru

Aturan Pelaksana Hukum Adat Terbaru dalam PP 55/2025

Aturan pelaksana hukum adat kini diatur dalam PP 55/2025. Apa saja yang dibahas dalam peraturan ini? Berikut ulasannya.

Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 2 Menit

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP 55/2025, ketentuan mengenai jenis tindak pidana adat yang memenuhi kriteria diatur dengan peraturan daerah.

Penetapan Tindak Pidana Adat dalam Peraturan Daerah

Untuk dapat diatur dalam peraturan daerah, suatu tindak pidana adat perlu diusulkan terlebih dahulu. Usulan ini dapat disampaikan oleh pemerintah daerah, DPRD, atau masyarakat hukum adat itu sendiri (melalui pemerintah daerah dan/atau DPRD).

Setelah usulan diterima, nantinya pemerintah daerah atau DPRD akan melakukan penelitian yang melibatkan berbagai pihak, yakni anggota masyarakat hukum adat tersebut, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap masyarakat hukum adat. Penelitian tersebut akan memuat kajian yang melatarbelakangi apakah usulan tindak pidana tersebut dapat diterima atau ditolak.

Apabila diterima, pemerintah daerah atau DPRD akan menindaklanjutinya dengan membentuk peraturan daerah. Kemudian, jika usulan ditolak, pemerintah daerah atau DPRD akan mengembalikan usulan tersebut kepada pengusul disertai dengan penjelasan.

Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Adat

Penyelesaian suatu tindak pidana adat akan dikenakan sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana termuat dalam peraturan daerah mengenai tindak pidana adat. Adapun pemenuhan kewajiban adat setempat untuk perseorangan dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dalam KUHP (maksimal Rp10 juta).

Lebih lanjut, penanganan tindak pidana adat ini akan dilakukan oleh lembaga adat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui musyawarah yang melibatkan korban, seluruh terduga pelaku tindak pidana adat, dan masyarakat hukum adat setempat.

Hasil musyawarah tersebut dapat mendapatkan penetapan pengadilan tanpa dikenakan biaya. Kemudian, apabila hasil putusan tidak dilakukan, tindak pidana adat diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info