Komisi XI DPR mulai menggelar uji kelayakan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengatakan uji kelayakan ini untuk mengisi kursi Deputi Gubernur BI periode 5 tahun ke depan. Ada 3 calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto salah satunya Solikin M Juhro yang mendapat kesempatan pertama mengikuti uji kelayakan.
“Berdasarkan kesepakatan di rapat pimpinan dan rapat internal Komisi XI DPR maka hari ini kita mulai dengan Solikin”, kata politisi partai Golkar itu dalam uji kelayakan calon Deputi BI di kompleks parlemen, Jumat (23/01/2026).
Dalam pemaparannya Solikin mengusung 8 strategi. Pertama, pertumbuhan ekonomi harus tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi harus dikelola secara baik dan terjaga stabilitasnya sehingga mampu menjangkau kemaslahatan masyarakat secara luas dan inklusif.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, dinamis, dan inklusif harus dilakukan secara simultan”, ujarnya.
Baca juga:
- DPR Setujui Ricky Perdana Sebagai Deputi Gubernur BI
- Tantangan terhadap Gubernur BI yang Baru
- DPR Dinilai Sepelekan Pemilihan Deputi Gubernur BI
Kedua, stabilitas makro ekonomi dan keuangan. Solikin menekankan pentingnya menjaga ketahanan ekonomi nasional seperti stabilitas nilai rupiah, inflasi rendah, dan terkendali serta sistem keuangan yang sehat. BI menopang hal itu dengan menerapkan bauran kebijakan terintegrasi. Stabilitas yang dibangun sifatnya tidak kaku, reaktif, tapi dinamis dan antisipatif.
Ketiga, mengembangkan ekonomi syariah dan pesantren.
Menurut Solikin ekonomi yang mensejahterakan tidak hanya fokus pada akumulasi output tapi pembentukan manusia dan kesejahteraan sosial. Pesantren punya peran strategis sebagai pusat pendidikan, sosial sekaligus simpul ekonomi kerakyatan berbasis komunitas. BI penting untuk komitmen mengembangkan ekonomi pesantren antara lain melalui penguatan dan integrasi ekosistem usaha melalui pembiayaan syariah, akses pasar dan pendampingan.
