China dan 4 Negara Eropa Bakal Bantu Rekonstruksi Gaza
Mengadili Israel

China dan 4 Negara Eropa Bakal Bantu Rekonstruksi Gaza

Digagas dan dibuat untuk mencegah pengusiran penduduk di wilayah Palestina.

Willa Wahyuni
Bacaan 2 Menit
Kamp pengungsian Jenin pada 4 Juli 2023. Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Kamp pengungsian Jenin pada 4 Juli 2023. Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Pemerintah China dengan dukungan Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia sepakat atas rencana pemulihan dan rekonstruksi awal Gaza, Palestina. Sikap pemerintah China ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Senin (10/3/2025) lalu.

Mao Ning memastikan rakyat Palestina bakal membangun kembali tanah air mereka di wilayah mereka sendiri.

“Dalam perspektif jangka panjang, penyelesaian akhir masalah Palestina perlu kembali ke jalur yang benar dari solusi dua negara. Kami akan terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memainkan peran konstruktif untuk tujuan ini,” kata Mao Ning seperti dikutip dari laman Antara.

Rencana yang diperkirakan menelan biaya AS$53 miliar dolar  atau sekitar Rp865 triliun itu dibuat untuk mencegah pengusiran penduduk di wilayah Palestina. Mesir telah mengembangkan rencana untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina. Diperlukan dukungan internasional dan regional terhadap rencana tersebut dan pembentukan dana untuk melaksanakannya.

Baca juga:

Para menlu Eropa tersebut juga menekankan rencana negara-negara Arab menawarkan rekonstruksi Gaza yang realistis serta menjanjikan perbaikan yang cepat dan berkelanjutan. Rencana rekonstruksi Gaza oleh negara-negara Arab mencakup pembentukan komite administratif yang berisi teknokrat Palestina yang independen dan profesional. 

Komite ini nantinya akan mengawasi bantuan kemanusiaan dan menangani urusan Gaza di bawah pengawasan Otoritas Palestina. Sementara itu, pasukan penjaga perdamaian internasional akan ditempatkan di wilayah tersebut.  Usulan ini muncul di tengah kekhawatiran akan rapuhnya kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung di Gaza. 

Setelah fase pertama gencatan senjata selama enam minggu berakhir pada 1 Maret, ada risiko besar perjanjian ini tidak berlanjut ke tahap berikutnya. Israel telah memblokir masuknya bantuan ke Gaza dalam upaya menekan Hamas agar menerima proposal baru dari AS terkait perpanjangan gencatan senjata. 

Usulan ini mencakup pembebasan lebih banyak sandera Israel sebagai imbalan atas tahanan Palestina. Namun, Hamas menegaskan bahwa tahap kedua gencatan senjata, termasuk penarikan penuh pasukan Israel, harus segera dimulai sesuai kesepakatan awal.

Saat ini hampir 48.400 warga Palestina telah terbunuh dan 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi. Sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 orang terluka dalam serangan brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan tersebut, yang menyebabkan wilayah kantong itu hancur, dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada 19 Januari.

Sebelumnya pada Sabtu (8/3/2025) menteri-menteri luar negeri tersebut menyatakan dukungannya pada rencana negara-negara Arab untuk merekonstruksi jalur Gaza yang hancur akibat perang dan diperkirakan membutuhkan biaya 53 miliar dolar AS atau sekitar Rp865 triliun. 

Meski mendapat dukungan internasional, rencana ini ditentang oleh Israel dan Presiden AS, Donald Trump yang sebelumnya mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza. 


Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info