Pekik ‘Bebaskan Haris-Fatia’ terdengar keras di ruang sidang utama dan di depan gerbang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur ketika ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana membacakan amar putusan perkara dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Majelis menjatuhkan vonis bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari semua dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Putusan bebas menjadi kado terindah bagi Haris dan Fatia di awal 2024 setelah berjuang selama 8 bulan di meja sidang PN Jakarta Timur bersama tim penasihat hukumnya.
“Mengadili, menyatakan Haris Azhar tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Membebaskan Haris dari semua dakwaan,” begitu sebagian kutipan amar putusan perkara No.202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim sebagaimana diucapkan Cokorda dalam persidangan terbuka untuk umum di Gedung PN Jaktim, Senin (8/1/2024).
Putusan bebas menjadi kado terindah bagi Haris dan Fatia di awal 2024 setelah berjuang selama 8 bulan di meja sidang PN Jakarta Timur bersama tim penasihat hukumnya. Amar putusan serupa juga dibacakan Cokorda untuk Fatia Maulidiyanti dalam perkara No.203/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim.
Baca juga:
- Jelang Putusan Haris-Fatia, PSHK Berikan 4 Rekomendasi untuk Majelis Hakim
- Jaksa Tuntut Haris Azhar 4 Tahun dan Fatia 3 Tahun 6 Bulan Penjara
- Komnas HAM Beri Dukungan Moral Untuk Haris-Fatia
Haris Azhar melambaikan tangan dan Fatia tersenyum usai pembacaan putusan vonis bebas. Foto: RES
Dalam pertimbangan putusan, majelis menilai diskusi atau podcast antara Haris dan Fatia yang diunggah di akun Youtube Haris Azhar dengan tema “Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jendral BIN Juga Ada!! NgeHAMtam,” bukan termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik. Tapi memaparkan hasil kajian cepat yang dilakukan 9 organisasi masyarakat sipil tentang Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya.
Majelis tidak melihat ada pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap Luhut Binsar Panjaitan dalam podcast tersebut. Justru majelis hakim kmenegaskan dari fakta di persidangan terbukti 99 persen saham PT Toba Sejahtera Group milik Luhut Binsar Panjaitan. Perusahaan itu melalui anak perusahaannya yakni PT Tobacom Del Mandiri menjajaki kesepakatan bisnis pertambangan di Intan Jaya dengan West Wits Mining.
Kendati di persidangan saksi Paulus Prananto mantan Direktur Utama PT Tobacom Del Mandiri menyatakan bertindak atas nama pribadinya, tapi majelis melihat jelas perusahaan itu merupakan anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang 99 persen sahamnya dimiliki Luhut Binsar Panjaitan.
Pernyataan Fatia dalam podcast tersebut yang menyebut “Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini,” tidak dapat diingkari karena Tobacom Del Mandiri adalah anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang 99 persen sahamnya milik Luhut Binsar Panjaitan dan melakukan penjajakan bisnis dengan West Wits Mining.
Majelis juga mengungkap fakta persidangan adanya komitmen kerja sama antara PT Tobacom Del Mandiri dengan PT Madinah Qurrota Ain dalam rangka mengurus izin clean and clear (cnc) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta izin pakai kawasan hutan untuk usaha pertambangan Darewo River Gold Project. Luhut Binsar Panjaitan sebagai beneficial ownership (PT Toba Sejahtera dan PT Tobacom Del Mandiri,-red).
“Menurut majelis perbincangan Haris dan Fatia bukan melanggar kehormatan dan pencemaran nama baik. Unsur ini tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi terdakwa dibebaskan dari dakwaan,” begitu bunyi sebagian pertimbangan putusan majelis.
Haris dan Fatia berfoto bersama tim penasihat hukumnya seusai pembacaan putusan bebas. Foto: RES
Jaksa pikir-pikir
Setelah membacakan putusan, Ketua Majelis Cokorda bertanya kepada para pihak tentang putusan tersebut. Salah satu tim jaksa penuntut umum Shandy Handika, mengucapkan terima kasih terhadap majelis hakim yang telah memeriksa perkara. “Kami berterima kasih kepada majelis dan kami pikir-pikir,” ujarnya singkat.
Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengaku belum mendapat laporan dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) yang menangani perkara tersebut. Namun sekalipun sudah ada laporan nantinya, pihaknya bakal mempelajari terlebih dahulu salinan putusan tersebut.
“Saya belum dapat laporan dari Kejari, kita pelajari dulu ya,” ujarnya melalui pesan pendek kepada Hukumonline.
Sementara di hadapan awak media, Haris mengucapkan terima kasih kepada tim pengacaranya yang dipimpin Muhammad Isnur komandan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Tim pengacara yang membela Haris-Fatia terdiri dari berbagai organisasi mulai dari organisasi masyarakat sipil sampai kantor advokat.
“Mereka penegak hukum yang berintegritas paling tinggi di Indonesia. Mereka bekerja dengan pengetahuan, skill, dan dedikasi yang luar biasa. Mereka para lawyer terbaik,” tegasnya.
Haris berterima kasih kepada keluarganya dan keluarga Fatia yang memberi dukungan dan doa. Termasuk kalangan serikat buruh, jaringan korban, pegiat anti korupsi, peradilan, dan lingkungan hidup serta masyarakat hukum adat.
Pada kesempatan itu Fatia berterima kasih kepada jurnalis yang mengikuti jalannya persidangan selama ini. Berterima kasih kepada tim penasihat hukum yang sudah bekerja keras dan juga kepada Haris Azhar yang membuatnya kuat menjalani proses tersebut. “Semoga perjuangan kita bisa terus berlanjut untuk demokrasi,” paparnya.
Tak mundur selangkah pun
Muhammad Isnur mengapresiasi sikap Haris dan Fatia yang tak mundur selangkah pun menghadapi perkara ini. Haris-Fatia memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak takut berpendapat dan mengkritik penguasa. Dia berterima kasih kepada tim penasihat hukum yang terdiri dari beragam organisasi karena telah bekerjasama dengan baik.
“Ini kerjasama luar biasa, kita akan tetap mempertahankan kebebasan. Kepada rekan-rekan jurnalis kami berterima kasih juga karena telah mengawal persidangan ini,” imbuhnya.
Anggota tim penasihat hukum Haris-Fatia, Arif Maulana, melihat pertimbangan majelis hakim membuktikan hasil riset 9 organisasi masyarakat sipil tidak terbantahkan. Terbukti jelas ada konflik kepentingan terkait Luhut Binsar Panjaitan. Mengingat sebelumnya koalisi sudah melaporkan ini kepada Polda Metro Jaya, diharapkan ke depan ada tindak lanjutnya.
Dia juga berharap Mahkamah Agung tetap konsisten menjaga pertimbangan putusan PN Jaktim ini jika nanti ada upaya hukum. “Tujuan dari riset dan podcast ini adalah membantu masyarakat Papua yang selama ini mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM,” tutupnya.
