Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang up-to-date dan terpercaya, rubrik Klinik Hukumonline menyajikan berbagai informasi hukum yang dikemas dalam artikel yang ringkas dan mudah dicerna. Selain itu, informasi-informasi tersebut juga kami kemas dalam bentuk infografis, video YouTube, dan ada pula layanan chatbot dengan Legal Intelligent Assistant (LIA). Kamu juga bisa mendengarkan perbincangan isu hukum yang seru dan menarik melalui Hukumonline Podcast lewat berbagai platform podcast yang tersedia.
Berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial berdasarkan pemantauan tim Klinik selama sepekan terakhir. Mulai dari sertipikat elektronik untuk tanah, hingga permasalah mengenai impor limbah di Indonesia berikut langkah-langkah yang dapat dijadikan solusinya. Biar kamu tahu detail penjelasannya, jangan lupa klik masing-masing artikel ya!
Untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, Menteri Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (“Permen ATR/BPN 1/2021”).
Berdasarkan Permen tersebut, penerbitan sertipikat elektronik untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar atau penggantian sertipikat menjadi sertipikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar.
Hak pekerja atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja dan berakhir saat putusnya hubungan kerja. Jadi, baik yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja lisan atau tertulis berhak atas upah.
Apabila kantor advokat tidak membayar upah atau terlambat membayar upah pekerjanya, maka pengusahanya dapat dikenakan sanksi. Adapun, perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak-hak pekerja dalam peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam perselisihan hak, yang tahapan penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Atas pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan dipensiunkan dini, pekerja tetap berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
Untuk menerima manfaat Jaminan Pensiun mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Sedangkan untuk memperoleh manfaat Jaminan Hari Tua dibayarkan ke peserta apabila telah berusia 56 tahun (usia pensiun), meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
Pendaftaran nama usaha bisa berarti pendaftaran nama badan usaha dalam proses pendirian dan/atau pendaftaran nama badan usaha sebagai merek. Keduanya merupakan dua hal yang berbeda.
Pendaftaran nama badan usaha dalam proses pendirian bergantung pada bentuk badan usaha yang dipilih, adapun jika ingin nama badan usaha terdaftar sebagai merek, maka harus mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, yang mana PPN tersebut dibayarkan pembeli dan dipungut oleh penjual untuk selanjutnya disetorkan ke negara. Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak yang harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
Sanksi tidak membuat faktur pajak elektronik adalah dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Selain itu, ada juga sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara.
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai syarat pembatalan dalam PPJB yang disepakati oleh pembeli dan pelaku pembangunan.
Jika pembatalan dilakukan karena kelalaian pembeli, dan pembayaran yang dilakukan sudah lebih dari 10% dari harga transaksi, maka pelaku pembangunan, dalam hal ini pengembang, berhak memotong 10% dari harga transaksi.
Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengelola sampah adalah melalui pengaturan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Adapun mengenai kebijakan impor limbah, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri dan perubahannya, impor limbah memang masih dimungkinkan di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan.
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Kesepakatan mengenai upah yang lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan batal demi hukum dan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, khusus bagi usaha mikro dan kecil mendapat pengecualian atas ketentuan upah minimum.
Aturan mengenai bekerja pada hari libur resmi sebenarnya telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi. Jika ia dipekerjakan pada hari libur resmi, maka ia berhak atas pembayaran upah kerja lembur. Artikel ini menjelaskan juga sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar upah lembur.
PHK dapat terjadi salah satunya karena alasan pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB) dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain.
Apabila keharusan mencapai target merupakan hal yang diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB, maka kegagalan memenuhi target tersebut dapat dijadikan alasan PHK berdasarkan pemberian surat peringatan terlebih dahulu.
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepekan kemarin. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.
Kamu juga bisa terus mengikuti perkembangan informasi hukum terkini setiap harinya lewat sosial media Klinik di Facebook, Instagram, dan Twitter!
