“KPK selama ini kinerjanya baik karena minim intervensi. Saya optimis perubahan KPK tidak akan berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi karena sistem KPK sudah baik. Beberapa waktu sebelumnya, Ketua KPK yang berasal dari Kejaksaan juga sempat diragukan masyarakat tetapi kinerjanya sangat baik. Selain itu, KPK juga dikawal masyarakat,” pungkas Radhy.
(Baca: Polemik UU KPK Hasil Revisi Dikhawatirkan Ganggu Iklim Investasi)
Seperti diketahui, perubahan sejumlah pasal dalam UU KPK terbaru yang dianggap melemahkan lembaga ini salah satunya keberadaan Dewan Pengawas menggantikan Penasihat KPK yang menjadi bab tersendiri dalam UU. Luar biasa kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas.
Selama ini, penanggung jawab tertinggi berada di pimpinan KPK, namun dalam UU terbaru sudah tak berlaku lagi. Kerja-kerja penindakan mulai dari penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan harus memperoleh izin dari Dewan Pengawas.
Dewan ini dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk Presiden. Selain itu, terdapat kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan yang perkaranya tak selesai dalam waktu dua tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan ini dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan kondisi KPK ini akan sangat memengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim investasi nasional. Dia mengkhawatirkan perubahan KPK ini justru akan memperlemah penegakkan hukum sehingga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat.
Dia juga menyatakan salah satu poin dari RUU KPK yang mengharuskan izin penyeledikan dari Dewan Pengawas terlebih dahulu maka menghilangkan independen lembaga tersebut. “Jika RUU KPK ini berdampak terhadap pemberantasan korupsi maka akan memperlemah ekonomi Indonesia,” jelas Enny.
Selain itu, pelemahan penegakan korupsi ini juga akan berdampak terhadap kepastian perizinan. Menurutnya, perizinan usaha dimanfaatkan oknum-oknum demi keuntungan pribadi sehigga pelaku usaha menjadi pihak paling dirugikan.
“Perlu diketahui, masalah investasi ini adalah ketidakpastian perizinan. Ini (ketidakpastian) menciptakan celah penyalahgunaan atau terjadi permainan. Kalau penguatan korupsi mengurangi permainan ini. Ini (permainan) kami khawatirkan menyurutkan investasi masuk,” tambah Enny.