Komisi III DPR menyadari dan memahami bahwa kecakapan, kemampuan, integritas dan moral calon Hakim Konstitusi merupakan persyaratan penting bagi Hakim Konstitusi, karena itu dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi III DPR RI mengutamakan kualitas calon Hakim Konstitusi yang meliputi integritas, visi, misi, dan pengalaman serta kompetensi.
“Dengan penilaian itu, diharapkan para calon terpilih menjadi hakim konstitusi yang dapat meningkatkan citra dan wibawa MK sekaligus pengawal konstitusi,” katanya.
Sebelumnya, alasan utama Komisi III DPR memilih keduanya karena dinilai mampu mengawal proses sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan calon anggota legislatif (pileg) serta mudah menjalani tradisi MK ke depannya.
“Sepuluh fraksi menganggap dua nama ini yang bisa mengawal proses pileg dan pilpres mendatang,” ujar Wakil Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (12/3/2019) lalu. Baca Juga: Sejumlah Harapan Penentuan Dua Hakim MK Terpilih
Trimed mengatakan pengambilan keputusan pemilihan dua nama dengan musyawarah mufakat. Bahkan, dalam rapat pleno tidak terdapat perdebatan keras. Komisi III menghindari mekanisme pengambilan keputusan secara voting seperti biasanya terjadi dalam pemilihan calon hakim agung.
“Kita awalnya membayangkan pengambilan keputusan bakal berdebat keras. Namun sebaliknya, sepuluh fraksi menyodorkan nama yang relatif (sama) untuk diberikan persetujuan,” kata Trimed.
Bagi Trimed, terlepas ada tidaknya kepentingan politik terhadap keputusan Aswanto dan Wahiduddin Adams ini, dua nama tersebut dinilai mampu menjalankan dan melanjutkan tradisi di MK. “PDIP sebut dua nama itu, kemudian sampai bawah Hanura setuju. Saya tidak menyangka, berdebat pun tidak,” ujarnya.