Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) Prof. Hamzah Halim dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta Prof. Budi Agus Riswandi melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di ruang Video Conference Mahkamah Konstitusi RI, pada Senin (16/10/2023) kemarin.
Dari pertemuan ini, Dekan Fakultas UII Yogyakarta didampingi Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Prof. M. Syamsudin, Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Kepala Urusan Mirani Desi Ekawati.
Dekan FH UII Yogyakarta, Prof. Budi Agus Riswandi menyampaikan puji syukur atas terlaksananya kegiatan kerja sama ini. Hal ini bentuk penguatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dapat dikembangkan secara bersama.
“Kami memiliki program studi ilmu hukum dan hukum bisnis. Kerja sama ini sekaligus sebagai wadah silaturahmi guna implementasi Tridharma. Beberapa kegiatan seperti seminar internasional telah dikembangkan secara periodik dan semoga FH Unhas dapat menjadi peserta maupun narasumber ke depannya, termasuk dalam publikasi dan lainnya. Selain itu, kapasitas kelembagaan termasuk meningkatkan dan menguatkan kualitas dosen dan mahasiswa. Semoga dapat segera kita wujudkan sesuai prinsip kesetaraan,” ujar Dekan FH UII Yogjakarta Prof. Budi Agus Riswandi dalam keterangannya, Selasa (17/10/2023).
Baca Juga:
- Merambahnya AI ke Industri Jasa Hukum Jadi Isu Sorotan Advokat Asia Tenggara
- Law Firm Ini Klaim Jadi yang Pertama Gunakan Generative AI
Dalam pertemuan ini, Dekan FH Unhas didampingi Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Maskun, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, sumber Daya dan Alumni Prof. Iin Karita Sakharina, Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Hukum Prof. Marwati Riza, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Prof. Hasbir Paserangi, dan lain-lain.
Dekan FH Unhas Prof. Hamzah Halim dan Dekan FH UII Yogyakarta Prof. Budi Agus Riswandi.
Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Hamzah Halim menyampaikan bahwa FH Unhas memiliki 8 departemen, 5 prodi, melalui SDM dengan Guru Besar yang cukup banyak. Bahkan dapat dikatakan pemilik Guru Besar terbanyak dari semua Fakultas Hukum yang ada di Indonesia saat ini yakni sekitar 38 Guru Besar. Tentunya hal ini sejalan dengan kompetensi dan pengalaman yang beragam serta mumpuni. Potensi inilah yang akan dioptimalkan dalam penerapan PKS ini.
“Tidak ada sesuatu yang kuat tanpa kerja sama, tidak ada institusi yang dapat bekerja secara sendiri, kita membutuhkan kerja sama. Sinergitas antara Fakultas Hukum sangat penting, termasuk kerja sama engan FH UII Yogyakarta ini. Kami memiliki jumlah guru besar dan juga jurnal bernama Hasanuddin Law Review dengan peringkat Scopus Quartile 2 (Q2),” ujar Hamzah.
Baginya, kedua keunggulan itu sangat baik untuk menguatkan kualitas dosen dan mewujudkan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti melaksanakan seminar internasional, pertukaran mahasiswa hingga pertukaran dosen hingga pengembangan klinik hukum maupun ruang-ruang secara setara. Semoga niat suci bekerja sama melalui institusi masing-masing diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa,” harapnya.