Jika merujuk pada Pasal 36 ayat (1) dan (2) PP No. 12 Tahun 2017 tegas disebutkan bahwa Kepala daerah dapat dijatuhkan sanksi administratif jika melakukan pelanggaran administrasi yang salah satunya adalah jika kepala daerah dan atau wakilnya tidak melaksanakan program strategis nasional.
Adapun sanksi administratif yang dikenakan kepada kepala atau wakil kepala daerah bersangkutan akan dikenakan secara bertahap seperti dijabarkan dalam Pasal 38 PP a quo:
|
Peneliti PSHK lainnya, Faiz Aziz menambahkan dalam konteks seorang menjabat Plt Guberur karena adanya kekosongan kursi Gubernur, maka tidak ada permasalahan dalam wewenang tersebut. Plt Gubernur, menurut Faiz, tetap diperbolehkan mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya.
“Plt. Gubernur tak masalah di situ sebenarnya, itu hanya kebetulan saja dia belum dilantik sebagai gubernur yang defintif. Persoalannya adalah kebijakan apa yang dia ambil karena kepala daerah yang bijak akan mempertimbangkan segala aspek akibat dari dampak situasi kebijakannya tersebut,” kata Faiz.
Gugatan PMH
Pemerhati Hukum Kesehatan, Ade Novita, mengakui terbukanya kemungkinan bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) bila akibat dari instruksi penundaan program imunisasi MR massal tersebut terbukti menjatuhkan korban terkontaminasi virus campak dan rubella. Dasar gugatan yang bisa dimunculkan bisa berupa pelanggaran hak anak atas kesehatan atau pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah.
Satu hal yang tidak dipahami banyak orang, kata Ade, imunisasi MR ini bukan berarti hanya melindungi kepentingan satu anak saja karena imunisasi juga berfungsi sosial. Artinya, selain melindungi kepentingan diri sendiri, imunisasi juga melindungi orang lain yang berada dalam kondisi ‘tidak bisa menerima imunisasi’.