Prajudi Atmosudirdjo merumuskan hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa administrasi.
Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara
Terkait ruang lingkup hukum administrasi negara (HAN), Lathif, N. dkk. menerangkan bahwa secara luas, ruang lingkup HAN bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara (baik di tingkat pusat maupun daerah), perhubungan kekuasaan antar-lembaga negara, dan antara lembaga negara dengan warga negara serta jaminan hukum kepada keduanya; baik warga dan lembaga negara.
Kemudian, apabila hendak ditinjau lebih spesifik, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam HAN. Adapun ruang lingkup yang dipelajari tersebut adalah sebagai berikut.
- Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara.
- Hukum tentang organisasi negara.
- Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis.
- Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara.
- Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi atas:
- Hukum Administrasi Kepegawaian;
- Hukum Administrasi Keuangan;
- Hukum Administrasi Materiil; dan
- Hukum Administrasi Perusahaan Negara.
- Hukum tentang peradilan administrasi negara.
Sumber Hukum Administrasi Negara
Secara umum, sumber hukum administrasi negara dapat dikelompokkan atas dua sumber, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.
Sumber hukum materiil berasal dari peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau sejumlah peristiwa yang mempengaruhi kondisi suatu masyarakat. Misalnya, kondisi sejarah atau hukum di masa lalu, kondisi lembaga sosial di masa lalu, dan lain sebagainya.
