Dalam kesempatan sama, dosen FH Universitas Airlangga, Intan Innayatun Soeparna menilai kebijakan Trump itu dapat dikaji mengenai potensi terjadinya pelanggaran kesepakatan internasional. Dia menjelaskan untuk menetapkan tarif tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.
“Kalau kebijakan tarif sewenang-wenang maka melanggar prinsip General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),” jelas Intan.
Dia menjelaskan terdapat syarat-syarat bagi suatu negara untuk menentukan tarif tersebut. Persyaratan tersebut antara lain penerapan prinsip anti-diskriminasi, adanya proses negosiasi antar negara, serta penerapan tarif tertinggi atau bound tariff.
Langkah gugatan terhadap Amerika Serikat terhadap WTO juga dapat ditempuh seperti yang dilakukan Tiongkok. Namun, Intan menilai langkah ini tidak efektif karena kebijakan tarif impor tetap berlaku selama belum ada keputusan dari WTO.
“Meskipun penyelesaian sengketa di WTO memiliki timeline yang ketat, selama belum ada Keputusan, negara yang melanggar aturan tarif akan bisa tetap menerapkan kebijakannya. Krisis perdagangan akan terus berlangsung,” paparnya.
Dia mendorong pemerintah agar aktif bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk melindungi perekonomian nasional. Selain itu, Indonesia juga harus memperkuat dan memperluas kerja sama perdagangan internasional dengan negara-negara lain.
Perwakilan Kementerian Perdagangan, Christianto Tonggo A.S menyampaikan kebijakan tarif ini akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Dia menyampaikan pemerintah berupaya menyusun kebijakan dagang seperti reformasi kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing. Selain itu, kebijakan deregulasi sesuai dengan ketentuan WTO.
Selain itu, pemerintah juga akan memodernisasi kebijakan ekonomi, investasi dan perdagangan. Rencana tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi investasi dan perlindungan Investor, pembukaan akses pasar baru, deregulasi peraturan ekspor-impor, penguatan saluran penyelesaian sengketa alternative untuk perselisihan investasi, dan perdagangan internasional di Indonesia.
