Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dasar yang paling mendasar bagi pembentukan dan penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. Ia juga sekaligus tujuan yang paling dekat, sehingga rumusannya dalam Pembukaan UUD 1945 didahului “...dan dengan mewujudkan suatu…”.

Keadilan sosial di sini bermakna ketika seluruh rakyat Indonesia sanggup berkontribusi dalam penyelenggaraan negara sesuai kemampuan masing-masing, sehingga menerima manfaat dari keberadaan negara itu pula sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi, bukan sekadar keadilan ekonomi, melainkan keadilan sipil, politik, ekonomi, dan sosial-budaya sekaligus.
Perlu ditekankan lebih dulu, bahwa negara dalam hal ini bukan dalam paradigma Westphalian yaitu negara dan rakyat adalah dua entitas berbeda yang saling berbeda kepentingan. Negara di dalam hal ini dengan paradigma integralis yaitu totalitas atau penjumlahan dari seluruh rakyat.
Baca juga:
- Degradasi Konsep Negara Hukum Lewat Politik Dinasti
- Ini Alasan Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Secara Singkat
Negara ini diselenggarakan untuk (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia (world order) yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Empat tujuan di atas tidak dapat dipisahkan dari hakikat keberadaan negara Indonesia yang dibentuk oleh seluruh rakyat Bangsa Indonesia. Berkat kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa bangsa ini berjuang mencapai kemerdekaannya. Untuk mencegah agar kemerdekaan itu tidak hilang, maka penjajahan dalam bentuk apa pun di atas dunia ini harus dihapuskan.
Penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan-tujuan di atas didasarkan pada (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan dengan mewujudkan suatu (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

















