“Pengawasan terhadap jaksa dan polisi juga sangat penting. Kita perlu kontrol demokratik untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan yang terlalu besar, yang bisa mempengaruhi keadilan secara menyeluruh.
Selain itu, Margarito mengingatkan pentingnya untuk memastikan proses pemeriksaan saksi yang adil. Kemudian setiap saksi harus didampingi oleh pengacara untuk menjaga integritas proses hukum. Pengacara berfungsi untuk memastikan tidak ada tekanan atau manipulasi yang terjadi selama proses peradilan.
Ketua Umum DPN Peradi, Luhut MP Pangaribuan menambahkan pendekatan hukum yang baik dalam membangun sistem peradilan dengan revisi KUHAP sangat penting. Penyelidikan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem perlu dilakukan dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa.
“Penyelidikan tidak bisa dilakukan begitu saja. Semua harus dipertimbangkan dengan matang, untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan masyarakat,” ungkap Luhut.
Meskipun ada dorongan untuk perubahan dalam KUHAP, Luhut menilai tidak semua aspek dalam undang-undang tersebut dapat diterima begitu saja. Ada pasal-pasal yang belum sesuai dengan harapan, dan harus menekankan transparansi dalam setiap proses perubahan.
“Ini bukan hanya soal logistik atau teknis. Ini adalah soal keadilan dan transparansi yang harus dijaga. Kita harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil untuk memperbaiki sistem hukum adalah demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Luhut yang juga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menegaskan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik, semua pihak harus saling bekerja sama dan tidak hanya mengandalkan kekuasaan atau pengaruh pihak tertentu. Hal ini dimaksudkan agar menciptakan perubahan yang sejati, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
